DFW Berharap Jokowi Tidak Salah Pilih Pengganti Edhy Prabowo
Jum'at, 27 November 2020 - 14:23 WIB
Edhy Prabowo. Ilustrasi/Dok SINDO
JAKARTA - Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Muhammad Arifuddin berharap agar Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) tidak salah menempatkan orang untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo .
"Pilih figur yang bersih, mengerti masalah dan lapangan serta yang bisa bekerja cepat," kata Arif dalam keterangan tertulis kepada SINDOnews, Jumat (27/11/2020).
Arifuddin juga meminta Presiden Jokowi untuk mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan bersih-bersih di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Tidak hanya kasus saat ini, tapi juga bagaimana melakukan penataan ulang terhadap format kelembagan dan komposisi pejabat KKP agar mencegah perilaku koruptif," kata Arif.
(
).
Kemudian, dengan masa jabatan yang singkat, Arif meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan fokus pada program yang bersentuhan langsung pada kelompok rentan di pesisir. "Pak Luhut sebaiknya fokus dan memastikan belanja KKP terserap untuk mengatasi masalah ekonomi nelayan dan pembudidaya yang terdampak krisis, jangan terjebak pada program pencitraan yang tidak perlu," kata Arif.
Sementara itu, mencuatnya pidana korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo dinilai mengindikasikan bahwa selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas program strategis lainnya.
( ).
Padahal di masa pandemi seperti saat ini, Presiden Jokowi berulang kali meminta para menteri untuk bekerja lebih keras dan mencari terobosan untuk mengatasi krisis dan meningkatkan perlindungan ekonomi masyarakat.
Koordinator Nasional DFW Indonesia Mohamad Abdi Suhufan mengatakan bahwa sebagai kementerian strategis, KKP mempunyai peran untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha di masa krisis seperti saat ini.
"Pilih figur yang bersih, mengerti masalah dan lapangan serta yang bisa bekerja cepat," kata Arif dalam keterangan tertulis kepada SINDOnews, Jumat (27/11/2020).
Arifuddin juga meminta Presiden Jokowi untuk mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan bersih-bersih di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Tidak hanya kasus saat ini, tapi juga bagaimana melakukan penataan ulang terhadap format kelembagan dan komposisi pejabat KKP agar mencegah perilaku koruptif," kata Arif.
(
Baca Juga
Kemudian, dengan masa jabatan yang singkat, Arif meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan fokus pada program yang bersentuhan langsung pada kelompok rentan di pesisir. "Pak Luhut sebaiknya fokus dan memastikan belanja KKP terserap untuk mengatasi masalah ekonomi nelayan dan pembudidaya yang terdampak krisis, jangan terjebak pada program pencitraan yang tidak perlu," kata Arif.
Sementara itu, mencuatnya pidana korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo dinilai mengindikasikan bahwa selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas program strategis lainnya.
( ).
Padahal di masa pandemi seperti saat ini, Presiden Jokowi berulang kali meminta para menteri untuk bekerja lebih keras dan mencari terobosan untuk mengatasi krisis dan meningkatkan perlindungan ekonomi masyarakat.
Koordinator Nasional DFW Indonesia Mohamad Abdi Suhufan mengatakan bahwa sebagai kementerian strategis, KKP mempunyai peran untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha di masa krisis seperti saat ini.
tulis komentar anda