Sorot Acara Habib Rizieq, Setara Institute Ungkap Paradoks Pemerintah
Minggu, 15 November 2020 - 14:02 WIB
"Orientasi politik akomodasi adalah terciptanya stabilitas politik dan keamanan. Tetapi akomodasi pragmatis tanpa basis ideologi dan gagasan justru telah menyandera Jokowi dalam kalkulasi-kalkulasi politik pragmatis," tuturnya.
Pembiaran atas kerumunan yang diciptakan oleh massa pengagum Habib Rizieq Shihab, menurut Hendardi, adalah bukti kegagapan Jokowi dalam kalkulasi politik yang menjebaknya. "Jika Jokowi tidak terjebak dalam politik akomodasi, seharusnya sebagai seorang Presiden Jokowi segera memerintahkan Kapolri untuk menindak kerumunan, mempertegas dan menindaklanjuti kasus-kasus hukum yang melilit Habib Rizieq Shihab," katanya. (Baca: Massa Selalu Antusias, Habib Rizieq Ikon Baru Gerakan Politik Islam?)
Pemerintah juga bisa memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mendisiplinkan kepala daerah yang pasif membiarkan kerumunan, dan seharusnya pula tidak membiarkan Bandara Soekarno Hatta lumpuh dan menyengsarakan ribuan warga.
"Sandera politik akomodasi dan kalkulasi politik pragmatis akan terus melilit Jokowi dan menjadi warna kebijakan-kebijakan politik pemerintahan hingga 2024, jika Jokowi tidak mengambil terobosan politik yang berpusat pada gagasan pengutamaan keselamatan, keadilan dan kesejahteraan rakyat," urainya.
Menurut Hendardi, bisa jadi stabilitas politik dan keamanan akan terjaga,akan tetapi kepemimpinannya telah melahirkan preseden buruk sekaligus merusak demokrasi dan supremasi hukum, alih-alih mewariskan legacy.
Pembiaran atas kerumunan yang diciptakan oleh massa pengagum Habib Rizieq Shihab, menurut Hendardi, adalah bukti kegagapan Jokowi dalam kalkulasi politik yang menjebaknya. "Jika Jokowi tidak terjebak dalam politik akomodasi, seharusnya sebagai seorang Presiden Jokowi segera memerintahkan Kapolri untuk menindak kerumunan, mempertegas dan menindaklanjuti kasus-kasus hukum yang melilit Habib Rizieq Shihab," katanya. (Baca: Massa Selalu Antusias, Habib Rizieq Ikon Baru Gerakan Politik Islam?)
Pemerintah juga bisa memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mendisiplinkan kepala daerah yang pasif membiarkan kerumunan, dan seharusnya pula tidak membiarkan Bandara Soekarno Hatta lumpuh dan menyengsarakan ribuan warga.
"Sandera politik akomodasi dan kalkulasi politik pragmatis akan terus melilit Jokowi dan menjadi warna kebijakan-kebijakan politik pemerintahan hingga 2024, jika Jokowi tidak mengambil terobosan politik yang berpusat pada gagasan pengutamaan keselamatan, keadilan dan kesejahteraan rakyat," urainya.
Menurut Hendardi, bisa jadi stabilitas politik dan keamanan akan terjaga,akan tetapi kepemimpinannya telah melahirkan preseden buruk sekaligus merusak demokrasi dan supremasi hukum, alih-alih mewariskan legacy.
(muh)
Lihat Juga :