Pilkada, Narasi Kepahlawanan, dan Politik Tahu Diri

Jika mencermati fenomena politik di atas, tebersit jelas bahwa narasi kepahlawanan masih jauh dari praktik berpolitik kita hari ini. Jangankan berharap menampilkan sosok patriotik layaknya tokoh pahlawan di era prakemerdekaan, budaya politik saat ini justru malah mendestruksi sendi-sendi demokrasi yang telah lama dibangun.

Kita memang telah memiliki banyak regulasi untuk membangun kontestasi politik yang sehat, sayangnya sampai saat ini masih belum bisa memberikan dampak pendewasaan sikap berdemokrasi para elite politik.

Pilkada yang sejatinya merupakan sarana untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah disulap seketika oleh oknum politikus jahat sebagai wahana transaksi kepentingan politik dan ekonomi.

Kehidupan mulia bernegara terabrasi menjadi sekadar kehidupan berpolitik murahan yang dikuasai dengan kerja-kerja yang penuh manipulasi, intrik, tipu muslihat, bahkan kriminal. Semua dikemas apik demi memenuhi nafsu kekuasaan belaka.

Alih-alih elite partai politik seringkali lantang berkumandang bahwa rakyat sebagai basis legitimasi mereka dan yang mereka suarakan adalah suara rakyat. Faktanya, banyak di antara mereka yang jalan berpolitiknya justru kerap mencederai perasaan rakyat, bahkan mengancam keselamatan rakyat.

Coba kita merenung sejenak apakah jajaran nama seperti Soekarno, Soedirman, Tan Malaka, Agus Salim, Sutomo, dan segudang tokoh pahlawan lain yang dimiliki bangsa Indonesia bekerja hanya untuk mewujudkan berahi kekuasaan personal ataupun komunal (sektarian)? Sedikit pun kita tidak melihatnya. Justru tanpa eksistensi kuatnya visi-misi, kecerdasan, dan kematangan berpolitik, pengesampingan segala kepentingan personal, hingga pertaruhan nyawa, maka atmosfer kemerdekaan yang kita rasakan saat ini mungkin tidak akan pernah terwujud.

Kita juga perlu berefleksi diri jika setiap ajang suksesi kepemimpinan yang kita laksanakan lebih berwajah konfrontasional. Perbedaan pandangan politik kerap memecah kohesi sosial. Sesama warga negara saling tikam, saling menyebar kebencian, memfitnah, dan merendahkan akal sehat. Semua dibangun hanya karena landasan diferensiasi politik.

Para founding fathers kita sesungguhnya telah memberi suri teladan bahwa bagaimanapun runcingnya perbedaan pandangan, haruslah tetap mengedepankan dialog untuk bermusyawarah mufakat. Sebagai contoh kita bisa melihat bagaimana terjadi silang pendapat antara Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, M Yamin, Supomo, dan lainnya dalam rapat-rapat persiapan kemerdekaan Indonesia di BPUPKI dan PPKI. Namun, semuanya diakhiri dengan kesepakatan demi kemaslahatan bangsa. Spirit persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi ataupun golongan.

Semestinya narasi kepahlawanan yang sudah lama padam dalam praktik berdemokrasi perlu dinyalakan kembali. Pilkada harus dikembalikan khitahnya, bukan semata ajang kontestasi perebutan kekuasaan absah lokal. Namun, pelaksanaan pilkada beserta seluruh hasilnya harus lebih mendekatkan diri kepada gagasan kebaikan bersama (bonnum commune).