Kemenkes Belum Dilibatkan Maksimal dalam Kebijakan Haji dan Umrah Saat Pandemi
Minggu, 08 November 2020 - 11:31 WIB
Anggota Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong memahami bahwa semangat beribadah tak terbendung tapi tentu harus tetap berhati-hati di tengah pandemi COVID-19. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong memahami bahwa semangat beribadah tak terbendung tapi tentu harus tetap berhati-hati di tengah pandemi COVID-19 . Sehingga, pelaksanaan ibadah umrah tahun ini dan haji untuk 2021 jangan terlalu dipaksakan.
"Skema yang ditawarkan ada 3, pertama normal, kedua pembatasan, ketiga tidak berangkat umrah maupun haji. Kita memang semangat beragama tidak bisa dibendung tetapi faktor kewaspadaan terhadap virus pandemi ini kan belum juga tuntas, ini kan sepertinya agak terlampau dipaksakan," ujar Ali kepada wartawan, Minggu (8/11/2020). (Baca juga: Tiga Jamaah Positif COVID-19, DPR Minta Evaluasi Umrah Saat Pandemi)
Ketika menyangkut penyebaran virus, penyebaran virus, anggota Tim Pengawas COVID-19 DPR ini melihat pandemi COVID-19 ini seperti balon yang mana, saat ditekan di suatu daerah, maka akan muncul di daerah lain. Karena, mutasi atau penularan virusnya ini belum ada yang bisa memprediksi.
"Karena mutasi ini belum ada yang bisa memprediksi, mutasi dari manusia ke manusia, mutasi dari binatang ke manusia, kemudian dari manusia satu ke manusia lain. Bertransformasi ini kan kita nggak paham," terang politikus PAN itu.
Oleh karena itu, Legislator Dapil Banten III ini menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam aspek kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Karena, di tengah pandemi ini, manajemem kesehatan juga menjadi sangat penting. (Baca juga: Tiga Jamaah Umrah Indonesia Positif COVID-19 Tanpa Gejala)
Menurutnya hal ini butuh kontribusi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang selama ini belum terlalu dilibatkan dalam kebijakan ini. "Saya melihat Kementerian Kesehatan belum terlalu maksimal diikutsertakan dalam pengambilan keputusan untuk keberangkatan haji dan umrah," pungkasnya.
"Skema yang ditawarkan ada 3, pertama normal, kedua pembatasan, ketiga tidak berangkat umrah maupun haji. Kita memang semangat beragama tidak bisa dibendung tetapi faktor kewaspadaan terhadap virus pandemi ini kan belum juga tuntas, ini kan sepertinya agak terlampau dipaksakan," ujar Ali kepada wartawan, Minggu (8/11/2020). (Baca juga: Tiga Jamaah Positif COVID-19, DPR Minta Evaluasi Umrah Saat Pandemi)
Ketika menyangkut penyebaran virus, penyebaran virus, anggota Tim Pengawas COVID-19 DPR ini melihat pandemi COVID-19 ini seperti balon yang mana, saat ditekan di suatu daerah, maka akan muncul di daerah lain. Karena, mutasi atau penularan virusnya ini belum ada yang bisa memprediksi.
"Karena mutasi ini belum ada yang bisa memprediksi, mutasi dari manusia ke manusia, mutasi dari binatang ke manusia, kemudian dari manusia satu ke manusia lain. Bertransformasi ini kan kita nggak paham," terang politikus PAN itu.
Oleh karena itu, Legislator Dapil Banten III ini menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam aspek kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Karena, di tengah pandemi ini, manajemem kesehatan juga menjadi sangat penting. (Baca juga: Tiga Jamaah Umrah Indonesia Positif COVID-19 Tanpa Gejala)
Menurutnya hal ini butuh kontribusi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang selama ini belum terlalu dilibatkan dalam kebijakan ini. "Saya melihat Kementerian Kesehatan belum terlalu maksimal diikutsertakan dalam pengambilan keputusan untuk keberangkatan haji dan umrah," pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda