Resesi dan Urgensi Stimulasi Konsumsi serta Kinerja UMKM

JAKARTA - Bambang Soesatyo

Ketua MPR RI/Wakil Ketua Umum dan Kadin Indonesia

STIMULASI konsumsi dan kinerja UMKM menjadi pilihan kebijakan yang cukup efektif untuk bertahan di masa resesi dan pandemi sekarang ini. Karena itu, kebijakan-kebijakan terbaru yang berdampak pada penurunan daya beli harus dihindari, sementara stimulus untuk UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) perlu diupayakan tepat sasaran dan tepat guna.

Lazimnya pada periode resesi, satu-satunya mesin pertumbuhan yang masih layak diandalkan hanya konsumsi masyarakat dan pemerintah. Mengharapkan kontribusi dari pertumbuhan ekspor dan investasi langsung jelas tidak realistis. Salah satu indikator dari resesi global adalah melemahnya permintaan pasar atas semua produk ekspor. Akibatnya, pertumbuhan ekspor turun atau maksimal stagnan. Lalu, karena pandemi global Covid-19 menyebabkan ketidakpastian yang berlarut-larut, kegiatan penanaman modal langsung pun harus menunggu hingga terwujudnya kepastian baru. Bagi investor, kepastian menjadi faktor penting untuk membuat kalkulasi.

Resesi dengan segala akibatnya sudah dirasakan sebagian besar masyarakat sepanjang periode kuartal III-2020. Ketika beberapa hari lalu Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 minus 3,49 persen, ini tak lebih dari konfirmasi data. Sebab, bukankah kerja pemulihan ekonomi sudah dimulai oleh Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) dengan beragam stimulus bernilai ratusan triliun rupiah.



Sepanjang periode resesi, menstimulasi permintaan atau konsumsi dalam negeri, baik rumah tangga maupun pemerintah, menjadi sangat penting agar tidak semua mesin pertumbuhan lumpuh. Merawat atau menstimulasi konsumsi akan mendorong permintaan. Dengan adanya permintaan, mesin-mesin produksi akan bekerja. Mesin produksi yang bekerja tentu memerlukan keterlibatan para pekerja pula, baik di pusat produksi maupun pada jaringan distribusi.

Setelah mengalami kontraksi cukup dalam pada kuartal II-2020, konsumsi rumah tangga dilaporkan mulai membaik pada kuartal III-2020 walaupun masih di zona negatif. Menurut BPS, konsumsi rumah tangga masih tumbuh negatif 4,04 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, terlihat membaik jika dibandingkan dengan kuartal II-2020 yang kontraksinya sampai 5,52 persen. Kuartal II-2020 adalah periode awal penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di banyak kota dan pemukiman, termasuk inisiatif banyak keluarga melakukan isolasi mandiri.

BPS juga mencatat bahwa kontraksi konsumsi itu tercermin dari penjualan eceran yang masih minus 9,64 persen. Memang, banyak kelompok masyarakat terlihat lebih menahan diri dan tetap berhati-hati dalam konsumsi. Faktor yang paling diperhitungkan oleh banyak orang adalah dampak lanjutan dari pandemi Covid-19. Boleh jadi karena rumah tangga masih memrioritaskan pangan dan obat-obatan, penjualan eceran untuk produk sandang, bahan bakar, aksesoris, alat informasi dan komunikasi serta ragam produk lainnya tidak signifikan pertumbuhannya.

Pemerintah, sejauh ini, memang tidak melahirkan kebijakan yang dapat menurunkan daya beli. Sebaliknya, pemerintah coba merangsang konsumsi rumah tangga dengan memperbesar volume bantuan jaring pengaman sosial. Stimulasi dari pemerintah itu diarahkan pada sekitar 50 juta hingga 60 juta rumah tangga. Pendekatan ini cukup efektif sehingga konsumsi rumah tangga mulai membaik di kuartal III-2020.