Tokoh Papua dan Pengamat Nilai Otsus Jalan Terbaik

Namun, Boni memberikan catatan agar pengelolaan Otsus dan anggaran di Papua harus transparan dan perlu penegakan hukum yang tegas. Pasalnya, korupsi atau penyalahgunaan uang negara menjadi salah satu penyebab serius dalam reproduksi kemiskinan di tanah Papua.

"Hanya ada satu hal yang menjadi catatan penting dari saya, penegakan hukum harus jalan dengan tegas di Papua karena korupsi masih menjadi penyebab serius dalam reproduksi kemiskinan di sana. Pemerintah daerah mesti benar-benar menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Tanpa memerangi korupsi, Papua akan terus miskin karena elite daerah yang rakus," tuturnya.

Sementara Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo menegaskan, tidak ada pilihan lain selain melanjutkan Otsus. Karyono mengingatkan masyarakat, khusus masyarakat Papua agar tidak terjebak dengan permainan politik segelintir pemain daerah yang mungkin punya korelasinya dengan oknum di pusat terkait Otsus ini.

"Tidak ada pilihan lain kecuali melanjutkan Otsus. Polemik soal otsus Papua selama ini hanya mainan politik segelintir pemain daerah yang mungkin punya korelasinya dengan oknum di pusat. Pemerintahan Pak Jokowi ini sangat peduli dengan kesejahteraan orang Papua dan itulah jalan menuju terciptanya integrasi sosial dan politik dalam kerangka NKRI," ujarnya.