Sekjen Dewan PapuaThaha Alhamid: Otsus Jalan Menuju Perubahan
Rabu, 04 November 2020 - 16:19 WIB
Thaha juga mengajak kepada semua komunitas, seperti agama, gereja, mahasiswa, dan organisasi-organisasi masyarakat yang ada di Papua untuk memperkuat pengelolaan Otsus dengan benar dan tepat. ”Mari dukung perpanjangan Otsus demi masa depan Papua dan Papua Barat. Rakyat harus diberikan hak untuk hidup dan mengejar masa depannya. Mari kita sama-sama menjaga. Seorang kepala daerah juga harus memegang mandat untuk membangun stabilitas daerahnya,” ucapnya.
Tidak hanya itu, Thaha juga menyarankan agar generasi muda yang turun ke jalan bicara Papua merdeka untuk banyak belajar dan bertanya kepada orang-orang tua yang di masa lalu telah melakukan perjalanan panjang. ”Generasi muda musti cerdas dan jangan terprovokasi. Hal ini supaya kamu bisa cerdas, bisa pergi sekolah, masyarakat bisa tersentuh pembangunan kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.
Di sisi lain, Thaha menceritakan bagaimana Otsus yang saat ini diadopsi pemerintah Indonesia menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan di Papua. ”Berawal dari keyakinan kami yang kuat tentang masa depan tanah dan bangsa Papua, maka 1999 kami bergabung dalam tim 100 datang ke Istana bertemu Presiden BJ Habibie untuk mengatakan bahwa sudah cukup kami bersama Indonesia, sekarang kami akan berpisah dan kami mau merdeka,” tuturnya.
Setelah itu, pihaknya berturut-turut menyelenggarakan Mubes Papua pada 2000. ”Saya adalah pimpinan sidang mubes. Sesudah itu kami datang ke Jakarta dan lapor Presiden Abdurrahman Wahid (Gud Dur), malah beliau memberikan uang Rp1 miliar untuk kami gelar Kongres Rakyat Papua pada Mei-Juni di GOR Jayapura. Saya terpilih sebagai ketua pimpinan sidang kongres,” kata Thaha.
Kongres Rakyat Papua yang digelar pada Mei-Juni 2000 ini membentuk beberapa komisi. Salah satunya, Komisi Hak Papua. Kongres juga sepakat untuk melakukan akselerasi pembangunan hak-hak dasar rakyat Papua. Di dalam hak-hak dasar ini ada hak ekonomi, emansipasi sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan. ”Hasil dari Komisi Hak Papua inilah yang kemudian diadopsi oleh tim asistensi Otsus untuk kemudian dijabarkan dan menjadi UU Otonomi Khusus Papua,” paparnya.
Tidak hanya itu, Thaha juga menyarankan agar generasi muda yang turun ke jalan bicara Papua merdeka untuk banyak belajar dan bertanya kepada orang-orang tua yang di masa lalu telah melakukan perjalanan panjang. ”Generasi muda musti cerdas dan jangan terprovokasi. Hal ini supaya kamu bisa cerdas, bisa pergi sekolah, masyarakat bisa tersentuh pembangunan kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.
Di sisi lain, Thaha menceritakan bagaimana Otsus yang saat ini diadopsi pemerintah Indonesia menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan di Papua. ”Berawal dari keyakinan kami yang kuat tentang masa depan tanah dan bangsa Papua, maka 1999 kami bergabung dalam tim 100 datang ke Istana bertemu Presiden BJ Habibie untuk mengatakan bahwa sudah cukup kami bersama Indonesia, sekarang kami akan berpisah dan kami mau merdeka,” tuturnya.
Setelah itu, pihaknya berturut-turut menyelenggarakan Mubes Papua pada 2000. ”Saya adalah pimpinan sidang mubes. Sesudah itu kami datang ke Jakarta dan lapor Presiden Abdurrahman Wahid (Gud Dur), malah beliau memberikan uang Rp1 miliar untuk kami gelar Kongres Rakyat Papua pada Mei-Juni di GOR Jayapura. Saya terpilih sebagai ketua pimpinan sidang kongres,” kata Thaha.
Kongres Rakyat Papua yang digelar pada Mei-Juni 2000 ini membentuk beberapa komisi. Salah satunya, Komisi Hak Papua. Kongres juga sepakat untuk melakukan akselerasi pembangunan hak-hak dasar rakyat Papua. Di dalam hak-hak dasar ini ada hak ekonomi, emansipasi sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan. ”Hasil dari Komisi Hak Papua inilah yang kemudian diadopsi oleh tim asistensi Otsus untuk kemudian dijabarkan dan menjadi UU Otonomi Khusus Papua,” paparnya.
(cip)
Lihat Juga :