Ruang bagi Pers Menyempit, Komnas HAM Ungkap Dua Hak Publik yang Berkurang
Selasa, 27 Oktober 2020 - 14:56 WIB
Komnas HAM menyatakan hak masyarakat untuk bersuara dan memperoleh informasi berkurang bila ruang bagi pers dibatasi. Foto/ilustrasi.ist
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) mengungkapkan menerima banyak pengaduan dari media massa dan elemen masyarakat lainnya mengenai semakin menyempitnya ruang untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi.
Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyatakan kebebasan berpendapat itu dijamin oleh konstitusi. Masalah menyempitkan ruang kebebasan menyampaikan pendapatkan ini perlu dicarikan jalan keluar.
“Demokrasi hanya diselamatkan dan kualitasnya menjadi lebih baik kedepannya sangat bergantung pada kebebasan menyampaikan pendapat. Ini menjadi perhatian karena ada beberapa media dan jurnalis yang mendapatkan ‘serangan’,” ujarnya dalam diskusi daring dengan tema “Demokrasi dan HAM, Refleksi Setahun Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin”, Selasa (27/10/2020).
(Baca: Enam Catatan Komnas HAM untuk Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin)
Komnas HAM telah berkomunikasi dengan Dewan Pers mengenai permasalahan ini. Amiruddin menegaskan kebebasan pers harus diperjuangkan.
“Tanpa kebebasan pers, HAM akan berkurang. Ada dua hak yang berkurang. Pertama, hak menyatakan pendapat melalui media. Kedua, hak untuk mendapatkan informasi bisa terhalangi ketika media tidak lagi bebas dalam meliput,” tuturnya.
(Baca: BPK Minta Laporan Keuangan Pemerintah Diumbar ke Media Massa)
Amiruddin menegaskan, Komnas HAM akan terus memperjuangkan perkembangan HAM yang telah dinikmati selama ini, salah satunya, kebebasan menyatakan pendapat. Indonesia pun telah memiliki beberapa regulasi tentang HAM, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Instrumen hukum itu menjadi acuan bersama untuk melindungi dan memajukan HAM. “Kalau tidak, UU itu hanya akan ada di atas kertas,” ucapnya.
Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyatakan kebebasan berpendapat itu dijamin oleh konstitusi. Masalah menyempitkan ruang kebebasan menyampaikan pendapatkan ini perlu dicarikan jalan keluar.
“Demokrasi hanya diselamatkan dan kualitasnya menjadi lebih baik kedepannya sangat bergantung pada kebebasan menyampaikan pendapat. Ini menjadi perhatian karena ada beberapa media dan jurnalis yang mendapatkan ‘serangan’,” ujarnya dalam diskusi daring dengan tema “Demokrasi dan HAM, Refleksi Setahun Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin”, Selasa (27/10/2020).
(Baca: Enam Catatan Komnas HAM untuk Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin)
Komnas HAM telah berkomunikasi dengan Dewan Pers mengenai permasalahan ini. Amiruddin menegaskan kebebasan pers harus diperjuangkan.
“Tanpa kebebasan pers, HAM akan berkurang. Ada dua hak yang berkurang. Pertama, hak menyatakan pendapat melalui media. Kedua, hak untuk mendapatkan informasi bisa terhalangi ketika media tidak lagi bebas dalam meliput,” tuturnya.
(Baca: BPK Minta Laporan Keuangan Pemerintah Diumbar ke Media Massa)
Amiruddin menegaskan, Komnas HAM akan terus memperjuangkan perkembangan HAM yang telah dinikmati selama ini, salah satunya, kebebasan menyatakan pendapat. Indonesia pun telah memiliki beberapa regulasi tentang HAM, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Instrumen hukum itu menjadi acuan bersama untuk melindungi dan memajukan HAM. “Kalau tidak, UU itu hanya akan ada di atas kertas,” ucapnya.
(muh)
Lihat Juga :
tulis komentar anda