Hindari Penyimpangan, Pemerintah Harus Tetapkan Harga Tertinggi Vaksin
Selasa, 27 Oktober 2020 - 10:19 WIB
Sebelum reses, Komisi IX DPR sudah meminta Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) untuk menghitung secara benar harga vaksin. Pemerintah diminta segera “memarkirkan” anggaran yang cukup untuk pengadan vaksin. (Baca juga:Jokowi Minta Pengadaan dan Vaksinasi COVID-19 Tak Tergesa-gesa)
Saat itu, kementerian pimpinan Terawan Agus Putranto itu belum bisa memastikan harga vaksin. “Karena proses uji klinisnya belum selesai pada rapat itu. Uji klinis harus selesai terlebih dahulu sehingga (mengetahui) dibutuhkan berapa semuanya, cost untuk mengimpor, mengolah, dan mendistribusikan kepada pelosok-pelosok yang tidak mudah,” paparnya.
Pemerintah, menurutnya, juga harus mempersiapkan tenaga-tenaga yang terampil untuk vaksinasi. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai akan banyak persiapan yang harus dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
Dia mengatakan, Presiden Jokowi tidak boleh meminta, tetapi memastikan atau menjanjikan harga vaksin dan menjamin rakyat yang tidak mampu dibiayai negara.
“Yang ingin tes mandiri diberikan kebijakan harga (ideal). Hal ini agar tidak ada tarif Rp1 juta atau Rp2 juta. Ini akan bahaya. Ini bukan bisnis. Ini hak rakyat untuk memberikan perlindungan kesehatan melalui vaksin,” tandasnya.
Saat itu, kementerian pimpinan Terawan Agus Putranto itu belum bisa memastikan harga vaksin. “Karena proses uji klinisnya belum selesai pada rapat itu. Uji klinis harus selesai terlebih dahulu sehingga (mengetahui) dibutuhkan berapa semuanya, cost untuk mengimpor, mengolah, dan mendistribusikan kepada pelosok-pelosok yang tidak mudah,” paparnya.
Pemerintah, menurutnya, juga harus mempersiapkan tenaga-tenaga yang terampil untuk vaksinasi. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai akan banyak persiapan yang harus dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
Dia mengatakan, Presiden Jokowi tidak boleh meminta, tetapi memastikan atau menjanjikan harga vaksin dan menjamin rakyat yang tidak mampu dibiayai negara.
“Yang ingin tes mandiri diberikan kebijakan harga (ideal). Hal ini agar tidak ada tarif Rp1 juta atau Rp2 juta. Ini akan bahaya. Ini bukan bisnis. Ini hak rakyat untuk memberikan perlindungan kesehatan melalui vaksin,” tandasnya.
(nbs)
Lihat Juga :