Wacana Kominfo Blokir Medsos Dinilai Rawan Berangus Pendapat Publik

Rabu, 21 Oktober 2020 - 22:23 WIB
Lebih lanjut, Rifqi menganggap pemerintah seakan memiliki otoritas untuk memilah dan menilai semua ekspresi yang tersebar secara masif. Sebab, mekanisme pemblokiran dimulai oleh pemerintah yang melaporkan konten yang mereka nilai telah melanggar peraturan.

"Kemampuan menilai ini juga jadi soal. Sebab, bertendensi untuk mempermasalahkan suara-suara yang tidak menguatkan atau sesuai dengan keputusan dan tindakan pemerintah," tegas dia.

"Padahal, bersuara melalui kritikan adalah sebuah upaya untuk menempatkan pemerintah di posisi yang tetap transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam setiap pengambilan keputusannya," tukasnya lagi.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!