Setahun Jokowi-Ma’ruf, PKS: Ekonomi, Hukum, dan Politik Ambyar
Selasa, 20 Oktober 2020 - 13:44 WIB
Hal tersebut ditandai dengan adanya kelompok influencer (berpengaruh) di media sosial yang digerakkan sebagai buzzer dan didanai langsung oleh negara. Tak tanggung-tanggung, besaran dana untuk influencer dan buzzer ini lebih besar daripada anggaran riset vaksin. (Baca juga:Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Harus Kelola Kritik Jadi Energi Positif)
"Pemerintah gagal membangun rasa kebersamaan masyarakat. Dengan segala sumber daya dan kewenangan yang dimiliki, pemerintah harusnya bisa mencegah keadaan ini agar jangan sampai meluas. Tapi sayangnya, pemerintah terkesan lebih menikmati kondisi ini daripada menyelesaikannya. Sehingga masyarakat kita rentan dari perpecahan," ujar Mulyanto.
Secara politik, Mulyanto berpendapat, pemerintah merasa terganggu dengan oposisi, baik di parlemen maupun di luar parlemen. Dia melihat pemerintah menganggap oposisi sebagai ancaman sehingga perlu ditiadakan dengan segala cara.
Mulyanto pun mengingatkan bahwa demokrasi itu mensyaratkan adanya oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan. Dengan adanya oposisi, lanjut dia, maka pemerintah akan dapat dikontrol dan diawasi kinerjanya.
Dia mengatakan, jika di parlemen hampir semua kekuatan partai politik dirangkul menjadi koalisi pemerintah, harusnya oposisi di luar parlemen diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya. Oposisi jangan didiskreditkan sebagai ancaman negara.
"Pemerintah gagal membangun rasa kebersamaan masyarakat. Dengan segala sumber daya dan kewenangan yang dimiliki, pemerintah harusnya bisa mencegah keadaan ini agar jangan sampai meluas. Tapi sayangnya, pemerintah terkesan lebih menikmati kondisi ini daripada menyelesaikannya. Sehingga masyarakat kita rentan dari perpecahan," ujar Mulyanto.
Secara politik, Mulyanto berpendapat, pemerintah merasa terganggu dengan oposisi, baik di parlemen maupun di luar parlemen. Dia melihat pemerintah menganggap oposisi sebagai ancaman sehingga perlu ditiadakan dengan segala cara.
Mulyanto pun mengingatkan bahwa demokrasi itu mensyaratkan adanya oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan. Dengan adanya oposisi, lanjut dia, maka pemerintah akan dapat dikontrol dan diawasi kinerjanya.
Dia mengatakan, jika di parlemen hampir semua kekuatan partai politik dirangkul menjadi koalisi pemerintah, harusnya oposisi di luar parlemen diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya. Oposisi jangan didiskreditkan sebagai ancaman negara.
Lihat Juga :