Setahun Pertama Jokowi Melawan Arus

Ketiga, tentang politik dinasti. Publik berharap banyak Jokowi bisa menjadi presiden panutan. Memberi contoh dan teladan yang baik dengan tidak tergiur memajukan anak menantu di pilkada. Stigma publik soal dinasti politik masih negatif. Jokowi bakal menjadi presiden pertama yang merestui anak mantu maju di pilkada. Sesuatu yang tak pernah dilakukan presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Jokowi makin menambah rekor elite yang memajukan keluarga intinya dalam pusaran politik elektoral.

Keempat, perihal UU Omnibus Law. UU sapu jagat yang dikebut cepat ini masih terus menuai polemik. Demo dan protes terus datang silih berganti dari berbagai penjuru mata angin. Namun, suara lantang publik tidak lagi didengar. Protes warga seolah hanya teriakan di pasang pasir, seperti buih di lautan lepas, laksana butiran debu yang tak berarti. Wajar jika regulasi bertajuk UU Cipta Kerja ini dinilai “rasa presiden” karena pernah disampaikan dalam janji politik 2019 silam.

Tahun Pembuktian

Secara umum, sepertinya publik tak terlampau puas dengan kinerja Jokowi di tahun pertama periode kedua pemerintahannya. Tiap hari bermunculan opini tidak berkesudahan, menilai kinerja pemerintah yang masih jauh dari ekspektasi. Ke depan, tak ada pilihan lain bagi Jokowi selain pembuktian di tahun berikutnya, terutama melakukan pembenahan di bidang kesehatan, ekonomi, dan politik.

Tahun pertama cukup menjadi cambuk yang bisa melecut kinerja lanjutan Jokowi. Dalam hal penanganan Covid-19 misalnya, pilihan menyelaraskan ekonomi dan kesehatan nyatanya tak efektif. Jumlah warga yang terpapar virus korona terus melonjak. Ekonomi juga dalam bayang-bayang resesi. Pemerintah mesti tegas memilih salah satu opsinya. Priotitas ekonomi atau kesehatan. Pilihannya terbatas. Hitam atau putih. Tak bisa memilih abu-abu.

Sementara di bidang ekonomi, UU Omnibus Law mesti mendatangkan banyak manfaat seperti yang dijanjikan Jokowi, yakni, investasi berlimpah serta membuka banyak lapangan kerja baru. Regulasi sapu jagat yang dikebut cepat itu harus mampu menjadi obat mujarab perbaikan ekonomi yang luluh lantak karena badai korona.

Begitupun di bidang politik. Jangan ada lagi kebijakan politik pemerintah yang justru melukai perasaan publik. Tak elok bagi demokrasi. Di saat semua orang dilanda ketakutan akibat pandemi virus korona, pemerintah dan DPR justru secara maraton membahas sejumlah regulasi yang selama ini disorot tajam. Terkesan mencari keuntungan dalam kesempitan hidup rakyat.

Oleh karena itu, masih banyak waktu tersisa bagi presiden untuk memperbaiki keadaan. Cukup sudah tahun pertama gagap menghadapi berbagai persoalan. Namun di tahun kedua dan seterusnya recovery di semua bidang mulai harus terlihat nyata. Tentu dengan segala prioritas yang ada.