Publik Ingin Stop PSBB, DPR Tegaskan Disiplin Protokol Kesehatan Jadi Syarat Mutlak
Senin, 19 Oktober 2020 - 19:21 WIB
"Pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden Jokowi yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beserta jajaran Menko dan Menteri terkait, efektif sinergikan kerja sama antar kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah serta berbagai komponen masyarakat," paparnya.
Terlebih, Melki menuturkan PSBB berskala mikro di level RT, RW, kampung atau komunitas akan menjadi efektif jika kampanye dan penegakan disiplin protokol kesehatan pada masyarakat berjalan efektif. Warga negara yang sadar dan patuh menjalankan protokol kesehatan secara konsisten dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker merupakan kunci sukses mencegah COVID-19 menyebar.
"Apalagi ada warga yang bergejala semacam COVID-19 mesti segera dilakukan testing, tracing dan treatment oleh tenaga kesehatan terdekat," imbuhnya.
Karena itu, legislator dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II ini menilai bahwa aspirasi mayoritas masyarakat untuk pelonggaran PSBB bisa dilakukan dengan syarat memperketat pelaksanaan protokol kesehatan oleh warga masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah. Serta para pemimpin formal dan informal sehingga membantu pemulihan di berbagai aspek kehidupan. (Baca juga: Sri Mulyani Akui PSBB Ketat Bikin Pemulihan Ekonomi Tertahan)
"Jika semua bisa dilaksanakan niscaya kesehatan pulih, ekonomi bangkit dan indonesia maju bisa terwujud," pungkasnya.
Terlebih, Melki menuturkan PSBB berskala mikro di level RT, RW, kampung atau komunitas akan menjadi efektif jika kampanye dan penegakan disiplin protokol kesehatan pada masyarakat berjalan efektif. Warga negara yang sadar dan patuh menjalankan protokol kesehatan secara konsisten dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker merupakan kunci sukses mencegah COVID-19 menyebar.
"Apalagi ada warga yang bergejala semacam COVID-19 mesti segera dilakukan testing, tracing dan treatment oleh tenaga kesehatan terdekat," imbuhnya.
Karena itu, legislator dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II ini menilai bahwa aspirasi mayoritas masyarakat untuk pelonggaran PSBB bisa dilakukan dengan syarat memperketat pelaksanaan protokol kesehatan oleh warga masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah. Serta para pemimpin formal dan informal sehingga membantu pemulihan di berbagai aspek kehidupan. (Baca juga: Sri Mulyani Akui PSBB Ketat Bikin Pemulihan Ekonomi Tertahan)
"Jika semua bisa dilaksanakan niscaya kesehatan pulih, ekonomi bangkit dan indonesia maju bisa terwujud," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :