Publik Ingin Stop PSBB, DPR Tegaskan Disiplin Protokol Kesehatan Jadi Syarat Mutlak
Senin, 19 Oktober 2020 - 19:21 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena menganggap wajar bahwa masyarakat menginginkan PSBB dihentikan. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Sebanyak 55% masyarakat menginginkan agar Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) tidak perlu lagi diberlakukan sebagaimana hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu (18/10) kemarin.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena menganggap wajar bahwa masyarakat menginginkan PSBB dihentikan. Karena, sebagaimana tren penyakit pandemi misalnya flu burung, setelah melewati masa awal yang menimbulkan kepanikan lambat laun masyarakat mulai terbiasa menghadapi virus COVID-19 . (Baca juga: Hasil Survei: 55% Responden Minta PSBB Dihentikan)
"Masyarakat juga paham cara menghadapinya baik mencegah maupun perawatan ke fasilitas kesehatan apabila positif," ujar Melki dalam keterangannya kepada SINDO Media, Senin (19/10/2020).
Kemudian, Melki melanjutkan, penanganan kesehatan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis (nakes) baik di berbagai level fasilitas kesehatan (faskes) semakin baik. Begitu juga dengan tindakan isolasi mandiri di hotel, wisma atau rumah sesuai status pasien mulai dari orang tanpa gejala (OTG), gejala ringan, sedang, berat dan kritis semakin baik.
"Indikatornya prosentase angka kesembuhan makin tinggi dan prosentase angka meninggal terus menurun," terangnya.
Politikus Partai Golkar ini melihat, kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani COVID-19 mulai dari aspek kesehatan, sosial hingga ekonomi se.akin baik dan terkoordinasi. Sehingga, kepercayaan publik makin tinggi pada pemerintah dalam menghadapi COVID-19.
"Pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden Jokowi yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beserta jajaran Menko dan Menteri terkait, efektif sinergikan kerja sama antar kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah serta berbagai komponen masyarakat," paparnya.
Terlebih, Melki menuturkan PSBB berskala mikro di level RT, RW, kampung atau komunitas akan menjadi efektif jika kampanye dan penegakan disiplin protokol kesehatan pada masyarakat berjalan efektif. Warga negara yang sadar dan patuh menjalankan protokol kesehatan secara konsisten dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker merupakan kunci sukses mencegah COVID-19 menyebar.
"Apalagi ada warga yang bergejala semacam COVID-19 mesti segera dilakukan testing, tracing dan treatment oleh tenaga kesehatan terdekat," imbuhnya.
Karena itu, legislator dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II ini menilai bahwa aspirasi mayoritas masyarakat untuk pelonggaran PSBB bisa dilakukan dengan syarat memperketat pelaksanaan protokol kesehatan oleh warga masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah. Serta para pemimpin formal dan informal sehingga membantu pemulihan di berbagai aspek kehidupan. (Baca juga: Sri Mulyani Akui PSBB Ketat Bikin Pemulihan Ekonomi Tertahan)
"Jika semua bisa dilaksanakan niscaya kesehatan pulih, ekonomi bangkit dan indonesia maju bisa terwujud," pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena menganggap wajar bahwa masyarakat menginginkan PSBB dihentikan. Karena, sebagaimana tren penyakit pandemi misalnya flu burung, setelah melewati masa awal yang menimbulkan kepanikan lambat laun masyarakat mulai terbiasa menghadapi virus COVID-19 . (Baca juga: Hasil Survei: 55% Responden Minta PSBB Dihentikan)
"Masyarakat juga paham cara menghadapinya baik mencegah maupun perawatan ke fasilitas kesehatan apabila positif," ujar Melki dalam keterangannya kepada SINDO Media, Senin (19/10/2020).
Kemudian, Melki melanjutkan, penanganan kesehatan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis (nakes) baik di berbagai level fasilitas kesehatan (faskes) semakin baik. Begitu juga dengan tindakan isolasi mandiri di hotel, wisma atau rumah sesuai status pasien mulai dari orang tanpa gejala (OTG), gejala ringan, sedang, berat dan kritis semakin baik.
"Indikatornya prosentase angka kesembuhan makin tinggi dan prosentase angka meninggal terus menurun," terangnya.
Politikus Partai Golkar ini melihat, kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani COVID-19 mulai dari aspek kesehatan, sosial hingga ekonomi se.akin baik dan terkoordinasi. Sehingga, kepercayaan publik makin tinggi pada pemerintah dalam menghadapi COVID-19.
"Pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden Jokowi yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beserta jajaran Menko dan Menteri terkait, efektif sinergikan kerja sama antar kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah serta berbagai komponen masyarakat," paparnya.
Terlebih, Melki menuturkan PSBB berskala mikro di level RT, RW, kampung atau komunitas akan menjadi efektif jika kampanye dan penegakan disiplin protokol kesehatan pada masyarakat berjalan efektif. Warga negara yang sadar dan patuh menjalankan protokol kesehatan secara konsisten dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker merupakan kunci sukses mencegah COVID-19 menyebar.
"Apalagi ada warga yang bergejala semacam COVID-19 mesti segera dilakukan testing, tracing dan treatment oleh tenaga kesehatan terdekat," imbuhnya.
Karena itu, legislator dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II ini menilai bahwa aspirasi mayoritas masyarakat untuk pelonggaran PSBB bisa dilakukan dengan syarat memperketat pelaksanaan protokol kesehatan oleh warga masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah. Serta para pemimpin formal dan informal sehingga membantu pemulihan di berbagai aspek kehidupan. (Baca juga: Sri Mulyani Akui PSBB Ketat Bikin Pemulihan Ekonomi Tertahan)
"Jika semua bisa dilaksanakan niscaya kesehatan pulih, ekonomi bangkit dan indonesia maju bisa terwujud," pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda