Gus Nadir: Narasi Gugat Saja ke MK Bisa Salah Kaprah
Sabtu, 10 Oktober 2020 - 21:04 WIB
Nadirsyah Hosen mengingatkan untuk tidak gegabah dalam merespons pernyataan Presiden Jokowi yang mempersilakan masyarakat tidak puas terhadap UU Cipta Kerja untuk menggugatnya ke MK. FOTO/DOK.NU Online
JAKARTA - Dosen Fakultas Hukum Monash University, Nadirsyah Hosen mengingatkan untuk tidak gegabah dalam merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempersilakan masyarakat tidak puas terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja untuk menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK) . Sebab, jika tidak hati-hati, maka bisa mengundang kesalahpahaman dan ketidaksesuaian.
Nadirsyah Hosen menjelaskan bahwa dalam mengajukan judicial review UU ke MK, harus jelas pasal yang dipermasalahkan. Jika gugatan itu dikabulkan, maka MK hanya membatalkan pasal yang digugat, sementara pasal lainnya tetap berlaku. "Ini membutuhkan usaha ekstra untuk menggugat UU CK (cipta Kerja) per bidang dan per pasal," kata Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama ANZ ini dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/10/2020).
Diakui, jika pasal yang digugat dan dibatalkan sangat krusial, maka MK bisa membatalkan UU Cipta Kerja secara keseluruhan. Namun UU Cipta Kerja mengatur banyak bidang, maka kemungkinan tidak ada satu pasal pun yang krusial dan dapat membatalkan undang-undang ini. (Baca juga: Soal UU Ciptaker, Jokowi: Jika Tidak Puas, Silakan Uji Materi ke MK )
Senior Partner HICOn Law & Policy Strategies ini menjelaskan lebih jauh, bahwa semua pasal dalam UU Cipta Kerja dapat digugat ke MK sepanjang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945. Namun, bukan perkara mudah untuk menentukan pasal mana dalam konsitusi yang dijadikan sebagai dasar gugatan. Terkadang nomra hukum dalam UU yang bersifat teknis kebijakan cenderung susah digugat karena ketiadaan pasal cantoal di UUD 1945 sebagai argumen.
Nadirsyah Hosen menjelaskan bahwa dalam mengajukan judicial review UU ke MK, harus jelas pasal yang dipermasalahkan. Jika gugatan itu dikabulkan, maka MK hanya membatalkan pasal yang digugat, sementara pasal lainnya tetap berlaku. "Ini membutuhkan usaha ekstra untuk menggugat UU CK (cipta Kerja) per bidang dan per pasal," kata Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama ANZ ini dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/10/2020).
Diakui, jika pasal yang digugat dan dibatalkan sangat krusial, maka MK bisa membatalkan UU Cipta Kerja secara keseluruhan. Namun UU Cipta Kerja mengatur banyak bidang, maka kemungkinan tidak ada satu pasal pun yang krusial dan dapat membatalkan undang-undang ini. (Baca juga: Soal UU Ciptaker, Jokowi: Jika Tidak Puas, Silakan Uji Materi ke MK )
Senior Partner HICOn Law & Policy Strategies ini menjelaskan lebih jauh, bahwa semua pasal dalam UU Cipta Kerja dapat digugat ke MK sepanjang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945. Namun, bukan perkara mudah untuk menentukan pasal mana dalam konsitusi yang dijadikan sebagai dasar gugatan. Terkadang nomra hukum dalam UU yang bersifat teknis kebijakan cenderung susah digugat karena ketiadaan pasal cantoal di UUD 1945 sebagai argumen.
Lihat Juga :