Dorong Perbaikan Layanan Publik, KPK Sambangi Dua Kantor Samsat

"Saya melihat kenyataan. Butuh waktu untuk membenahi. Tapi, kita harus melakukan terobosan. Ada rata-rata sekitar 2.000 kunjungan ke Samsat per hari. Kita harus mencari jalan keluar, dan harus dibuatkan peta jalan (roadmap) pembenahan masalahnya. Saya senang bila aparat saya melaporkan masalah ke saya, dan saya ingin bersama-sama menyelesaikannya," ucap Tsani.

Perbaikan layanan publik di Samsat Jakarta Utara dan Pusat, tambah Tsani, harus dimulai dengan cara menginventarisasi masalah. Lalu, imbuhnya, diteruskan dengan menyusun rencana aksi, melaksanakannya, serta memantau dan mengevaluasinya.

"Kita mulai dengan perombakan personel. Mereka yang sudah bekerja lebih lima tahun di satu tempat, akan dimutasi atau rotasi. Kita juga mendorong perbaikan sistem teknologi informasi, dan dalam waktu ke depan penerapan layanan digital," kata Tsani.

Sementara itu, Kepala Unit Samsat Jakarta Utara, Simamora, menegaskan dukungannya kepada KPK dan Kepala Bapenda DKI Jakarta dalam rangka perbaikan layanan publik di Samsat Jakarta Utara dan Pusat.

"Tapi, kendalanya, adalah lahan dan gedung Samsat yang sekarang sudah sesak, karena digunakan oleh dua pengelola Samsat, Jakarta Utara dan Pusat. Oleh sebab itu, Kantor Samsat ini perlu dipecah menjadi Kantor Samsat Jakarta Utara sendiri dan Samsat Jakarta Pusat sendiri," jelas Simamora.

Sebagai tindak lanjut, Tsani meminta Kepala UPP PKB Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Wigat Prasetyo dan Kepala Samsat Jakarta Pusat Elling Hartono menyampaikan usulan draf rencana aksi pembenahan layanan publik Samsat Jakarta Utara dan Pusat pada Senin, 12 Oktober 2020.