Setara Institute Nilai Reformasi Militer Jalan di Tempat
Selasa, 06 Oktober 2020 - 13:05 WIB
Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Setara Institute memberikan beberapa catatan dalam perayaan ulang tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ke-75 dan 1 tahun kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) jilid II.
Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menilai pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin belum efektif menjalankan agenda reformasi sektor keamanan. Presiden Jokowi, menurutnya, seharusnya melakukan pembenahan dan kembali mengevaluasi agenda pemerintahannya terkait reformasi militer.
“Namun, realitas yang terjadi justru memperlihatkan hal sebaliknya. Tetap jalan di tempat dan menunjukkan regresi serius dalam beberapa isu reformasi sektor keamanan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/10/2020).
(Baca: Setara Institute Kritik Rancangan Perpres Tugas TNI dalam Atasi Terorisme)
Ada empat fokus reformasi TNI, yakni penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan supremasi sipil, kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan politik negara, kedisiplinan terhadap operasi militer selain perang (OMSP), serta larangan menduduki jabatan sipil.
Di bidang penghormatan terhadap HAM, menurut Ismail, janji penuntasan kasus pelanggaran HAM yang diduga melibatkan anggota TNI semakin tidak jelas. Tidak ada langkah signifikan untuk menuntas kasus dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menilai pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin belum efektif menjalankan agenda reformasi sektor keamanan. Presiden Jokowi, menurutnya, seharusnya melakukan pembenahan dan kembali mengevaluasi agenda pemerintahannya terkait reformasi militer.
“Namun, realitas yang terjadi justru memperlihatkan hal sebaliknya. Tetap jalan di tempat dan menunjukkan regresi serius dalam beberapa isu reformasi sektor keamanan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/10/2020).
(Baca: Setara Institute Kritik Rancangan Perpres Tugas TNI dalam Atasi Terorisme)
Ada empat fokus reformasi TNI, yakni penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan supremasi sipil, kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan politik negara, kedisiplinan terhadap operasi militer selain perang (OMSP), serta larangan menduduki jabatan sipil.
Di bidang penghormatan terhadap HAM, menurut Ismail, janji penuntasan kasus pelanggaran HAM yang diduga melibatkan anggota TNI semakin tidak jelas. Tidak ada langkah signifikan untuk menuntas kasus dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Lihat Juga :