Pedagogi Pascapandemi Covid-19

Senin, 05 Oktober 2020 - 06:07 WIB
Saya melihat muncul kesadaran kolektif penggunaan berbagai platform baru untuk mendukung pembelajaran. Platform virtual memfasilitasi proses pembelajaran dan menjadi pola pedagogi baru. Meski demikian, paradigma baru tersebut membawa ekses lain, yaitu terjadinya ketimpangan akses di masyarakat dalam merespons perubahan paradigma pengajaran baru tersebut.
Penggunaan berbagai platform pengajaran di masa pandemi ini memerlukan dukungan sumber daya seperti gawai, akses internet, dan akses listrik. Bagi masyarakat kelas menengah ke atas, hal ini tentu tidak masalah. Tetapi tidak bagi kelas bawah yang tidak memiliki akses internet, akses listrik, dan gawai. Ini justru menjadi beban. Tidak sedikit yang mengalami keterbatasan ini karena Indonesia adalah negara kepulauan yang secara geografi memiliki banyak daerah terpencil.

Akhirnya, kelas bawah terpinggirkan dalam relasi pedagogi tersebut karena punya keterbatasan.

Adapun pemilik modal, terutama platform konferensi digital seperti Zoom dan Google Meet, diuntungkan dengan situasi ini. Platform pembelajaran daring seperti Ruangguru, Zenius, Quipper, Klassku, Edmodo, Kahoot, dan Kelase juga mendapat keuntungan karena penggunanya meningkat tajam seiring situasi pandemi.

Lanskap Pedagogi Pasca-Covid-19

Istilah pedagogi pascapandemi (the post pandemic pedagogy) diintrodusasi beberapa akademisi (Murphy, 2020; McCarty, 2020). Di tengah kondisi Covid-19 yang belum
jelas kapan berakhirnya, termasuk di Indonesia, memang sulit untuk memprediksi lanskap pedagogi pascasituasi pagebluk ini. Dunia internasional juga masih concern dalam penanganan transmisi Covid-19. Saya melihat perlu ada normalisasi
 emergency pedagogy dengan mengikis ketidaksetaraan struktural kelas, kapital, dan ras di masyarakat. Harus ada perubahan paradigma pedagogi di seluruh pemangku kepentingan. Perubahan paradigma itu terkait strategi, inovasi, pendekatan, dan evaluasi pedagogi. Tidak kalah penting adalah mendorong penguatan kepemimpinan pendidikan dari negara sebagai otoritas pendidikan tertinggi ke politik pendidikan yang inklusif dan sensitif krisis.

Saya sangat prihatin ketika ribuan anak-anak Indonesia harus berjuang mendapatkan gawai dan koneksi internet, tetapi negara dengan Program Organisasi Penggerak (POP) justru memberikan dana sangat besar kepada lembaga/perusahaan raksasa yang justru tidak memerlukannya. Hal ini menunjukkan negara tidak memiliki kepekaan terhadap krisis Covid-19, meskipun akhirnya program POP tersebut dihentikan. Adanya kepemimpinan pendidikan yang kuat di masa seperti ini akan mengantarkan kepada kondisi new educational insights (Bonk,et.al, 2020).
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!