Penyaluran Bansos Corona, Menko PMK Tekankan untuk Saling Koordinasi
Selasa, 05 Mei 2020 - 22:06 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Foto/iNews
JAKARTA - Penyaluran bantuan sosial (bansos) terus mengalir ke masyarakat, khususnya di DKI Jakarta yang menjadi episenter wabah Covid-19. Demi memastikan distribusi itu tepat sasaran, pemerintah ikut mengawasi langsung ke sudut-sudut Ibu Kota.
Pemberian bansos itu disaksikan langsung Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Salah satunya di RW 01, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
(Baca juga: Jokowi Dinilai Tak Ingin Pelaksanaan PSBB Menjadi Kontraproduktif)
Ia didampingi sejumlah pejabat Pemda DKI, di antaranya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Wakil Wali kota Jakarta Timur Uus Kuswanto. Kunjungan itu guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
"Koordinasi sudah dilakukan dengan Pak Wagub. Apa yang diusulkan Pak Wagub terkait mekanisme penyaluran untuk tahap kedua sinergi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta, akan kita bahas dengan Pak Dirjen Linjamsos Kemensos," ujarnya Muhadjir di sela-sela kunjungan, Selasa (5/5/2020).
Selain mengecek penyaluran bansos di RW 01 dan RW 03, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Menko PMK juga meninjau langsung lokasi penyaluran bansos di Kel. Pulogebang, Jakarta Timur.
Ia mengungkapkan, distribusi bansos presiden tahap kedua itu rencananya akan mulai dilakukan pada minggu ketiga Mei. Adapun jenis bansos yang akan diberikan yaitu beras dari Bulog.
Tidak hanya penduduk asli, bantuan juga diberikan kepada pendatang. Mereka yang menjadi target antara lain para pekerja harian, pengemudi ojek, serta pelaku UMKM, pedagang kecil yang tidak bisa lagi berjualan akibat dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Pembagian bansos secara umum sudah sangat bagus. Hanya dari hasil evaluasi masih ada yang perlu dibenahi terkait masalah data dan ini akan terus kita sempurnakan," tandasnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, masih ada kuota penerima bansos di DKI Jakarta sekitar 350 ribu KK yang bisa diberikan. Oleh karena itu, ia meminta kepada RT/RW untuk melakukan pendataan secara teliti diutamakan bagi warga yang benar-benar terdampak dan butuh pertolongan.
Pemberian bansos itu disaksikan langsung Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Salah satunya di RW 01, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
(Baca juga: Jokowi Dinilai Tak Ingin Pelaksanaan PSBB Menjadi Kontraproduktif)
Ia didampingi sejumlah pejabat Pemda DKI, di antaranya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Wakil Wali kota Jakarta Timur Uus Kuswanto. Kunjungan itu guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
"Koordinasi sudah dilakukan dengan Pak Wagub. Apa yang diusulkan Pak Wagub terkait mekanisme penyaluran untuk tahap kedua sinergi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta, akan kita bahas dengan Pak Dirjen Linjamsos Kemensos," ujarnya Muhadjir di sela-sela kunjungan, Selasa (5/5/2020).
Selain mengecek penyaluran bansos di RW 01 dan RW 03, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Menko PMK juga meninjau langsung lokasi penyaluran bansos di Kel. Pulogebang, Jakarta Timur.
Ia mengungkapkan, distribusi bansos presiden tahap kedua itu rencananya akan mulai dilakukan pada minggu ketiga Mei. Adapun jenis bansos yang akan diberikan yaitu beras dari Bulog.
Tidak hanya penduduk asli, bantuan juga diberikan kepada pendatang. Mereka yang menjadi target antara lain para pekerja harian, pengemudi ojek, serta pelaku UMKM, pedagang kecil yang tidak bisa lagi berjualan akibat dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Pembagian bansos secara umum sudah sangat bagus. Hanya dari hasil evaluasi masih ada yang perlu dibenahi terkait masalah data dan ini akan terus kita sempurnakan," tandasnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, masih ada kuota penerima bansos di DKI Jakarta sekitar 350 ribu KK yang bisa diberikan. Oleh karena itu, ia meminta kepada RT/RW untuk melakukan pendataan secara teliti diutamakan bagi warga yang benar-benar terdampak dan butuh pertolongan.
(maf)
tulis komentar anda