Seminggu Kampanye Pilkada, Mahfud: Ada Pelanggaran tapi Tak Signifikan
Jum'at, 02 Oktober 2020 - 14:37 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, kampanye pilkada yang telah berlangsung selama satu minggu berjalan cukup baik. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 telah digelar sejak 26 September dan akan berakhir pada 5 Desember mendatang. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, kampanye pilkada yang telah berlangsung selama satu minggu berjalan cukup baik.
"Secara umum pelaksanaan kampanye pilkada minggu pertama berjalan cukup baik," katanya seusai Rapat Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak di Kantor Kemendagri, Jumat (2/10/2020).
Mahfud juga menyebut bahwa pelanggaran yang terjadi selama seminggu kampanye tidaklah signifikan. Dia mengatakan masih ada pelanggaran protokol kesehatan tapi tidak masif. ( )
"Pelanggaran-pelanggaran tapi tidak signifikan sama sekali. Misalnya yang hadir pertemuan 50, ternyata 53 orang. Atau ada yang 50 jaga jaraknya di bagian tertentu tidak tertib. Ada yang lupa pakai masker, sebagian pakai. Ada di 53 dari 309 daerah kab/kota. Jadi ini kira-kira 15% dan itu kecil-kecil," ungkapnya.
Di sisi lain dia mengatakan, pelanggaran-pelanggaran masih dapat diatasi dengan baik sejauh ini. "Jadi 53 daerah dari 309 daerah dengan pelanggaran yang masih bisa diatasi tanpa ramai-ramai," katanya. ( )
"Secara umum pelaksanaan kampanye pilkada minggu pertama berjalan cukup baik," katanya seusai Rapat Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak di Kantor Kemendagri, Jumat (2/10/2020).
Mahfud juga menyebut bahwa pelanggaran yang terjadi selama seminggu kampanye tidaklah signifikan. Dia mengatakan masih ada pelanggaran protokol kesehatan tapi tidak masif. ( )
"Pelanggaran-pelanggaran tapi tidak signifikan sama sekali. Misalnya yang hadir pertemuan 50, ternyata 53 orang. Atau ada yang 50 jaga jaraknya di bagian tertentu tidak tertib. Ada yang lupa pakai masker, sebagian pakai. Ada di 53 dari 309 daerah kab/kota. Jadi ini kira-kira 15% dan itu kecil-kecil," ungkapnya.
Di sisi lain dia mengatakan, pelanggaran-pelanggaran masih dapat diatasi dengan baik sejauh ini. "Jadi 53 daerah dari 309 daerah dengan pelanggaran yang masih bisa diatasi tanpa ramai-ramai," katanya. ( )
(abd)
tulis komentar anda