PKS Nilai APBN 2021 Belum Mencerminkan Fokus Pemerintah Atasi Pandemi Covid-19
Kamis, 01 Oktober 2020 - 09:46 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Foto/Dok SINDO
JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 sebesar Rp2.750 triliun telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai postur APBN itu masih memiliki banyak kelemahan sehingga membutuhkan pembahasan lebih lanjut.
Anggota DPR dari F-PKS Mardani Ali Sera memaparkan defisit yang dipatok 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) menunjukkan APBN 2021 dibiayai dengan utang. Angka defisit itu, menurutnya, secara tak langsung memperlihatkan tidak efisiennya anggaran negara.
Alasannya, sisi pengeluaran atau belanja yang besar tidak ditopang oleh pendapatan yang memadai. "Satu pertanyaan besar, apakah APBN kita mampu mengatasi Covid-19, memulihkan ekonomi, memacu perolehan pajak sampai membuka lapangan pekerjaan? Tidak bisa hanya dilihat dengan menetapkan defisit maupun surplus," ujarnya melalui akun twitter @MardaniAliSera, Kamis (1/10/2020).
( ).
Penanggulangan Covid-19 menjadi paling krusial dalam usaha memulihkan ekonomi. Perekonomian belum bisa sepenuhnya berjalan karena pandemi yang belum terkendali. Dalam APBN, anggaran kesehatan sebanyak Rp169,72 triliun.
"Di tahun 2021, kita masih akan dibayangi risiko Covid-19. APBN 2021 selayaknya harus bisa memitigasi risiko tersebut dengan baik. Namun, alokasi anggaran kesehatan dalam RAPBN 2021 belum mencerminkan fokus pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19," tuturnya.
(Lihat juga foto: Denda Pelanggar PSBB Ketat Jilid I Jakarta Capai Rp257 Juta ).
Anggota Komisi II itu menyebut hal lain yang harus diperbaiki, yakni jaminan kesehatan nasional (JKN). Kemudian, pemerintah harus menyediakan obat-obatan yang berkualitas, meningkatkan sarana, serta jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan.
Mardani memberikan catatan lain mengenai kewenangan pemerintah untuk refocusing, realokasi, dan pemotongan anggaran perlu dibuat aturan main yang lebih jelas. Tujuannya, agar kebijakan itu bisa berjalan dengan efektif.
( ).
"Hal ini perlu dilakukan agar belanja pemerintah pusat pada tahun mendatang bisa diukur keberhasilannya, melalui pencapaian output, outcome, dan result base-nya," ucap pria lulusan Universitas Indonesia (UI) itu.
PKS juga merekomendasikan subsidi listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA tetap dilanjutkan sampai tahun depan. "Pemerintah perlu menjamin akses listrik bagi rumah tangga miskin, rentan miskin, dan kurang mampu dengan memberikan layanan pemasangan listrik 450 VA secara gratis," pungkasnya.
Anggota DPR dari F-PKS Mardani Ali Sera memaparkan defisit yang dipatok 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) menunjukkan APBN 2021 dibiayai dengan utang. Angka defisit itu, menurutnya, secara tak langsung memperlihatkan tidak efisiennya anggaran negara.
Alasannya, sisi pengeluaran atau belanja yang besar tidak ditopang oleh pendapatan yang memadai. "Satu pertanyaan besar, apakah APBN kita mampu mengatasi Covid-19, memulihkan ekonomi, memacu perolehan pajak sampai membuka lapangan pekerjaan? Tidak bisa hanya dilihat dengan menetapkan defisit maupun surplus," ujarnya melalui akun twitter @MardaniAliSera, Kamis (1/10/2020).
( ).
Penanggulangan Covid-19 menjadi paling krusial dalam usaha memulihkan ekonomi. Perekonomian belum bisa sepenuhnya berjalan karena pandemi yang belum terkendali. Dalam APBN, anggaran kesehatan sebanyak Rp169,72 triliun.
"Di tahun 2021, kita masih akan dibayangi risiko Covid-19. APBN 2021 selayaknya harus bisa memitigasi risiko tersebut dengan baik. Namun, alokasi anggaran kesehatan dalam RAPBN 2021 belum mencerminkan fokus pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19," tuturnya.
(Lihat juga foto: Denda Pelanggar PSBB Ketat Jilid I Jakarta Capai Rp257 Juta ).
Anggota Komisi II itu menyebut hal lain yang harus diperbaiki, yakni jaminan kesehatan nasional (JKN). Kemudian, pemerintah harus menyediakan obat-obatan yang berkualitas, meningkatkan sarana, serta jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan.
Mardani memberikan catatan lain mengenai kewenangan pemerintah untuk refocusing, realokasi, dan pemotongan anggaran perlu dibuat aturan main yang lebih jelas. Tujuannya, agar kebijakan itu bisa berjalan dengan efektif.
( ).
"Hal ini perlu dilakukan agar belanja pemerintah pusat pada tahun mendatang bisa diukur keberhasilannya, melalui pencapaian output, outcome, dan result base-nya," ucap pria lulusan Universitas Indonesia (UI) itu.
PKS juga merekomendasikan subsidi listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA tetap dilanjutkan sampai tahun depan. "Pemerintah perlu menjamin akses listrik bagi rumah tangga miskin, rentan miskin, dan kurang mampu dengan memberikan layanan pemasangan listrik 450 VA secara gratis," pungkasnya.
(zik)
tulis komentar anda