PKS Nilai APBN 2021 Belum Mencerminkan Fokus Pemerintah Atasi Pandemi Covid-19
Kamis, 01 Oktober 2020 - 09:46 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Foto/Dok SINDO
JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 sebesar Rp2.750 triliun telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai postur APBN itu masih memiliki banyak kelemahan sehingga membutuhkan pembahasan lebih lanjut.
Anggota DPR dari F-PKS Mardani Ali Sera memaparkan defisit yang dipatok 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) menunjukkan APBN 2021 dibiayai dengan utang. Angka defisit itu, menurutnya, secara tak langsung memperlihatkan tidak efisiennya anggaran negara.
Alasannya, sisi pengeluaran atau belanja yang besar tidak ditopang oleh pendapatan yang memadai. "Satu pertanyaan besar, apakah APBN kita mampu mengatasi Covid-19, memulihkan ekonomi, memacu perolehan pajak sampai membuka lapangan pekerjaan? Tidak bisa hanya dilihat dengan menetapkan defisit maupun surplus," ujarnya melalui akun twitter @MardaniAliSera, Kamis (1/10/2020).
(Baca juga: Tengku Zul: Komunis Tidak Mati dan Tidak Mungkin Terima Pancasila ).
Anggota DPR dari F-PKS Mardani Ali Sera memaparkan defisit yang dipatok 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) menunjukkan APBN 2021 dibiayai dengan utang. Angka defisit itu, menurutnya, secara tak langsung memperlihatkan tidak efisiennya anggaran negara.
Alasannya, sisi pengeluaran atau belanja yang besar tidak ditopang oleh pendapatan yang memadai. "Satu pertanyaan besar, apakah APBN kita mampu mengatasi Covid-19, memulihkan ekonomi, memacu perolehan pajak sampai membuka lapangan pekerjaan? Tidak bisa hanya dilihat dengan menetapkan defisit maupun surplus," ujarnya melalui akun twitter @MardaniAliSera, Kamis (1/10/2020).
(Baca juga: Tengku Zul: Komunis Tidak Mati dan Tidak Mungkin Terima Pancasila ).
Lihat Juga :