Lebih Disiplin Yuk
Selasa, 29 September 2020 - 05:58 WIB
Selain itu, Doni mengatakan bahwa menangani pandemi Covid-19 tidak bisa mengandalkan tenaga medis saja. Dia pun menegaskan, apa yang dilakukan Satgas selama ini bukan semata-mata operasi medis atau operasi kesehatan, melainkan lebih cenderung pada operasi kemanusiaan.
“Apa maksudnya? Adalah menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan sebagai ujung tombak dalam pencegahan. Karena kalau tidak ada upaya maksimal dalam proses pencegahan maka rumah sakit akan banyak terisi oleh pasien Covid,” kata Doni. (Baca juga: Era Teknologi KTP Biometrik Dimulai)
Doni pun menegaskan bahwa tenaga kesehatan adalah benteng terakhir dalam penanganan Covid-19. Karena itu, yang harus ditekankan seperti diminta WHO, pakar-pakar epidemiologi, dan pakar kesehatan, adalah bagaimana masyarakat patuh pada protokol kesehatan.
“Yang diminta itu tidak sebanding dengan pengorbanan para dokter, para pejuang kemanusiaan, termasuk juga para perawat yang menghabiskan waktunya bersama pasien Covid. Yang sudah pasti, mereka memiliki risiko yang sangat besar,” ungkap Doni.
Dia lantas memprihatinkan temuan adanya 17% masyarakat yang mereka tidak akan terpapar Covid-19. Dia menandaskan, jika 17% tersebut dari 270 juta penduduk Indonesia maka hampir 50 juta orang meyakini dirinya tidak akan tertular Covid-19.
“Saya ulangi, hampir 50 juta orang, ya. Jadi kurang lebih sekitar 45 juta orang. Angka ini suatu angka yang sangat besar, 45 juta orang warga negara Indonesia masih merasa tidak akan terpapar Covid atau tidak akan kena Covid,” kata Doni. (Baca juga: Jalan terjal Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia)
Mini Lockdown
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya intervensi berbasis lokal dalam penanganan Covid-19. Dia meminta pemerintah agar juga melakukan hal ini untuk mencegah penularan Covid-19. “Ini perlu saya sampaikan sekali lagi kepada komite, bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi kabupaten/kota,” katanya saat membuka rapat terbatas kemarin.
Dia mengatakan pembatasan sosial dapat dilakukan hanya di lokasi-lokasi tertentu yang menjadi klaster penyebaran Covid-19. Misalnya pembatasan dilakukan dengan skala mikro, baik itu di tingkat desa, di tingkat kampung, di tingkat RW/RT, atau di kantor atau di pondok pesantren.
“Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif. Jangan sampai kita generalisasi satu kota atau satu kabupaten apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang,” pungkasnya.
“Apa maksudnya? Adalah menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan sebagai ujung tombak dalam pencegahan. Karena kalau tidak ada upaya maksimal dalam proses pencegahan maka rumah sakit akan banyak terisi oleh pasien Covid,” kata Doni. (Baca juga: Era Teknologi KTP Biometrik Dimulai)
Doni pun menegaskan bahwa tenaga kesehatan adalah benteng terakhir dalam penanganan Covid-19. Karena itu, yang harus ditekankan seperti diminta WHO, pakar-pakar epidemiologi, dan pakar kesehatan, adalah bagaimana masyarakat patuh pada protokol kesehatan.
“Yang diminta itu tidak sebanding dengan pengorbanan para dokter, para pejuang kemanusiaan, termasuk juga para perawat yang menghabiskan waktunya bersama pasien Covid. Yang sudah pasti, mereka memiliki risiko yang sangat besar,” ungkap Doni.
Dia lantas memprihatinkan temuan adanya 17% masyarakat yang mereka tidak akan terpapar Covid-19. Dia menandaskan, jika 17% tersebut dari 270 juta penduduk Indonesia maka hampir 50 juta orang meyakini dirinya tidak akan tertular Covid-19.
“Saya ulangi, hampir 50 juta orang, ya. Jadi kurang lebih sekitar 45 juta orang. Angka ini suatu angka yang sangat besar, 45 juta orang warga negara Indonesia masih merasa tidak akan terpapar Covid atau tidak akan kena Covid,” kata Doni. (Baca juga: Jalan terjal Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia)
Mini Lockdown
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya intervensi berbasis lokal dalam penanganan Covid-19. Dia meminta pemerintah agar juga melakukan hal ini untuk mencegah penularan Covid-19. “Ini perlu saya sampaikan sekali lagi kepada komite, bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi kabupaten/kota,” katanya saat membuka rapat terbatas kemarin.
Dia mengatakan pembatasan sosial dapat dilakukan hanya di lokasi-lokasi tertentu yang menjadi klaster penyebaran Covid-19. Misalnya pembatasan dilakukan dengan skala mikro, baik itu di tingkat desa, di tingkat kampung, di tingkat RW/RT, atau di kantor atau di pondok pesantren.
“Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif. Jangan sampai kita generalisasi satu kota atau satu kabupaten apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang,” pungkasnya.
tulis komentar anda