Umrah Dibuka, Jamaah Tertunda Jadi Prioritas
Kamis, 24 September 2020 - 06:35 WIB
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, jika dikaitkan dengan protokol Covid-19, maka harus dihitung kembali biaya yang dibutuhkan untuk umrah dengan menerapkan prosedur kesehatan baru tersebut. Misalnya biaya transportasi udara, akomodasi selama di Arab Saudi, konsumsi, dan biaya lainnya.
Untuk itu, Ace mengimbau seluruh calon jamaah dari Indonesia harus juga menyesuaikan ibadah umrah dengan protokol kesehatan Covid-19.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR lainnya, Marwan Dasopang, juga menilai kebijakan Saudi tersebut sangat tepat. Sebab, jika harus menunggu sampai vaksin ditemukan, pandemi benar-benar hilang diperkirakan masih bakal lama. Di sisi lain, banyak hal terkait dalam umrah ini. (Baca juga: Riau Jadi Pusat Perhatian Penanganan Karhutla)
“Ada keinginan spiritual, di satu sisi di dalamnya ada juga proses manajemen dan bisnis. Kalau lama-lama berhenti, ini akan banyak manajemen yang kesulitan untuk mengatur perusahaannya,” katanya.
Menurutnya, sejak pemberhentian layanan umrah yang disusul dengan tidak ada pengiriman ibadah haji, agen perjalanan umrah dan haji tidak bisa memutarkan modal usahanya. Bagi agen perjalanan, dengan adanya kabar baik ini, mereka sudah bisa mulai mengatur kembali usahanya. Hal ini beralasan sebab sudah banyak jamaah yang sebenarnya dalam tahap berangkat, namun tidak bisa diberangkatkan. Bahkan, saat penghentian mendadak oleh Kerajaan Arab Saudi akhir Februari lalu, sebagian jamaah ada yang sudah di-issued tiket keberangkatannya, sebagian ada pula yang sudah di bandara. Sebagian lainnya bahkan ada yang sudah sampai di Arab Saudi. “Untuk mengatur itu semua, tidak mudah. Kalau lama-lama seperti itu, modalnya habis dan termakan oleh lambannya pemberangkatan,” katanya.
Namun, pembukaan lagi pintu umrah ini, dalam pandangan anggota Komisi VIII DPR Satori, juga berpotensi memicu ledakan calon jamaah umrah. Di tengah kondisi itu, kemunculan biro perjalanan nakal yang memanfaatkan situasi di tengah pandemi Covid-19 perlu diwaspadai. (Lihat videonya: Gelar Habib, Asal Muasal dan Sejarahnya di Indonesia)
Politikus Partai NasDem ini mengingatkan Kemenag agar mulai melakukan pencegahan terjadi ihwal yang tidak diinginkan dengan memberdayakan struktur di kementerian. “Kasi Haji dan Umrah itu bisa mengawasi biro-biro perjalanan umrah karena calon jamaah berpotensi membeludak akibat pandemi ini,” ucapnya.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta Kemenag mempersiapkan segala sesuatunya terkait ibadah umrah saat pandemi ini. Yandri khawatir, ketika animo masyarakat sangat tinggi akan terjadi penumpukan calon jamaah umrah. Hal ini akan menjadi persoalan serius jika tidak diatasi sedini mungkin, baik secara teknis maupun nonteknis. “Saya kira penting dari DPR maupun Kemenag untuk memastikan itu berjalan baik dan lancar,” tutur mantan ketua umum Barisan Muda PAN itu. (Abdul Rochim/Kiswondari)
Untuk itu, Ace mengimbau seluruh calon jamaah dari Indonesia harus juga menyesuaikan ibadah umrah dengan protokol kesehatan Covid-19.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR lainnya, Marwan Dasopang, juga menilai kebijakan Saudi tersebut sangat tepat. Sebab, jika harus menunggu sampai vaksin ditemukan, pandemi benar-benar hilang diperkirakan masih bakal lama. Di sisi lain, banyak hal terkait dalam umrah ini. (Baca juga: Riau Jadi Pusat Perhatian Penanganan Karhutla)
“Ada keinginan spiritual, di satu sisi di dalamnya ada juga proses manajemen dan bisnis. Kalau lama-lama berhenti, ini akan banyak manajemen yang kesulitan untuk mengatur perusahaannya,” katanya.
Menurutnya, sejak pemberhentian layanan umrah yang disusul dengan tidak ada pengiriman ibadah haji, agen perjalanan umrah dan haji tidak bisa memutarkan modal usahanya. Bagi agen perjalanan, dengan adanya kabar baik ini, mereka sudah bisa mulai mengatur kembali usahanya. Hal ini beralasan sebab sudah banyak jamaah yang sebenarnya dalam tahap berangkat, namun tidak bisa diberangkatkan. Bahkan, saat penghentian mendadak oleh Kerajaan Arab Saudi akhir Februari lalu, sebagian jamaah ada yang sudah di-issued tiket keberangkatannya, sebagian ada pula yang sudah di bandara. Sebagian lainnya bahkan ada yang sudah sampai di Arab Saudi. “Untuk mengatur itu semua, tidak mudah. Kalau lama-lama seperti itu, modalnya habis dan termakan oleh lambannya pemberangkatan,” katanya.
Namun, pembukaan lagi pintu umrah ini, dalam pandangan anggota Komisi VIII DPR Satori, juga berpotensi memicu ledakan calon jamaah umrah. Di tengah kondisi itu, kemunculan biro perjalanan nakal yang memanfaatkan situasi di tengah pandemi Covid-19 perlu diwaspadai. (Lihat videonya: Gelar Habib, Asal Muasal dan Sejarahnya di Indonesia)
Politikus Partai NasDem ini mengingatkan Kemenag agar mulai melakukan pencegahan terjadi ihwal yang tidak diinginkan dengan memberdayakan struktur di kementerian. “Kasi Haji dan Umrah itu bisa mengawasi biro-biro perjalanan umrah karena calon jamaah berpotensi membeludak akibat pandemi ini,” ucapnya.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta Kemenag mempersiapkan segala sesuatunya terkait ibadah umrah saat pandemi ini. Yandri khawatir, ketika animo masyarakat sangat tinggi akan terjadi penumpukan calon jamaah umrah. Hal ini akan menjadi persoalan serius jika tidak diatasi sedini mungkin, baik secara teknis maupun nonteknis. “Saya kira penting dari DPR maupun Kemenag untuk memastikan itu berjalan baik dan lancar,” tutur mantan ketua umum Barisan Muda PAN itu. (Abdul Rochim/Kiswondari)
(ysw)
tulis komentar anda