Di Forum BRICS 2026, KSPSI AGN Dorong AI Berpihak pada Pekerja
Rabu, 15 Juli 2026 - 22:39 WIB
International Relations Officer KSPSI AGN Ditha Julieta, memaparkan kondisi ketenagakerjaan Indonesia melalui sesi Country Report. Ditha menjelaskan Indonesia kini memiliki sekitar 154 juta angkatan kerja dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, sehingga membutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang mampu mengikuti laju perkembangan teknologi.
"Tantangan-tantangan ini bukanlah tantangan yang eksklusif bagi Indonesia saja, melainkan kenyataan yang semakin dirasakan oleh banyak negara BRICS lainnya," katanya.
Menurut Ditha, inovasi teknologi harus didampingi oleh inovasi hukum dan sosial. Ekonomi digital tidak akan dapat tumbuh secara berkelanjutan apabila jutaan orang masih berada di luar cakupan perlindungan ketenagakerjaan yang komprehensif. Ditha juga mendorong penguatan kerja sama antarnegara BRICS melalui pengakuan sertifikasi kompetensi lintas negara guna meningkatkan mobilitas tenaga kerja sekaligus mengurangi kesenjangan keterampilan.
"Keterlibatan serikat pekerja dalam penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar transformasi digital benar-benar berpihak kepada pekerja," ucapnya.
Hasil pembahasan dalam BRICS Trade Union Forum 2026 akan dirumuskan menjadi rekomendasi bersama yang akan disampaikan kepada para Menteri Ketenagakerjaan dan pemimpin negara anggota BRICS sebagai masukan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026.
Keikutsertaan KSPSI AGN dalam BRICS Trade Union Forum 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi serikat pekerja Indonesia di tingkat global. Forum ini diharapkan menghasilkan pernyataan bersama dan rekomendasi strategis yang menjadi acuan negara-negara BRICS dalam membangun masa depan dunia kerja yang inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada kesejahteraan pekerja.
"Tantangan-tantangan ini bukanlah tantangan yang eksklusif bagi Indonesia saja, melainkan kenyataan yang semakin dirasakan oleh banyak negara BRICS lainnya," katanya.
Menurut Ditha, inovasi teknologi harus didampingi oleh inovasi hukum dan sosial. Ekonomi digital tidak akan dapat tumbuh secara berkelanjutan apabila jutaan orang masih berada di luar cakupan perlindungan ketenagakerjaan yang komprehensif. Ditha juga mendorong penguatan kerja sama antarnegara BRICS melalui pengakuan sertifikasi kompetensi lintas negara guna meningkatkan mobilitas tenaga kerja sekaligus mengurangi kesenjangan keterampilan.
"Keterlibatan serikat pekerja dalam penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar transformasi digital benar-benar berpihak kepada pekerja," ucapnya.
Hasil pembahasan dalam BRICS Trade Union Forum 2026 akan dirumuskan menjadi rekomendasi bersama yang akan disampaikan kepada para Menteri Ketenagakerjaan dan pemimpin negara anggota BRICS sebagai masukan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026.
Keikutsertaan KSPSI AGN dalam BRICS Trade Union Forum 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi serikat pekerja Indonesia di tingkat global. Forum ini diharapkan menghasilkan pernyataan bersama dan rekomendasi strategis yang menjadi acuan negara-negara BRICS dalam membangun masa depan dunia kerja yang inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada kesejahteraan pekerja.
(shf)
Lihat Juga :