Di Forum BRICS 2026, KSPSI AGN Dorong AI Berpihak pada Pekerja
Rabu, 15 Juli 2026 - 22:39 WIB
loading...
Perwakilan KSPI AGN mengikuti BRICS Trade Union Forum (TUF) Summit 2026 di Hyderabad, India, yang berlangsung pada 14-16 Juli 2026. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Aliansi Nasional (KSPSI AGN) menegaskan pentingnya transformasi digital yang berpihak pada pekerja. Termasuk mendorong penguatan perlindungan tenaga kerja di tengah perkembangan Artificial Intelligence (AI), ekonomi digital, dan transisi menuju industri hijau.
Hal itu disampaikan Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea diwakili oleh William Yani Wea selaku Advisor dan International Affairs Executive KSPSI AGN sekaligus Ketua Umum Serikat Pekerja Industri, Manufaktur, dan Perakitan Indonesia (SP IMPPI) serta Ditha Julieta sebagai International Relations Officer KSPSI AGN dalam BRICS Trade Union Forum (TUF) Summit 2026 di Hyderabad, India, yang berlangsung pada 14-16 Juli 2026.
Baca juga: Hadiri ILC di Jenewa, KSPSI AGN Dorong Perlindungan Pekerja Digital dan Hak-hak Buruh
Forum yang mengusung tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability tersebut mempertemukan pemimpin serikat pekerja dari negara-negara BRICS untuk merumuskan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan yang akan disampaikan kepada para Menteri Ketenagakerjaan dan pemimpin negara anggota BRICS.
Dalam sesi diskusi bertajuk Human Centric Technology and AI, International Affairs Executive KSPSI AGN, William Yani Wea, menegaskan BRICS memiliki tanggung jawab memastikan kemajuan teknologi berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak pekerja.
"Kemampuan memahami dan menggunakan AI harus menjadi keterampilan dasar bagi pekerja masa depan," ujar William, Rabu (15/7/2026).
Baca juga: May Day Bareng Ribuan Buruh di Monas: Prabowo dan Harapan Baru untuk Pekerja
Pemerintah, pengusaha, lembaga pendidikan, dan serikat pekerja harus bekerja sama memastikan seluruh pekerja memiliki kesempatan yang sama memperoleh pelatihan dan pengembangan kompetensi.
"Transformasi digital tidak boleh menciptakan kelompok yang tertinggal. Transformasi digital harus membuka kesempatan bagi semua orang," ujarnya.
Menurut William, Indonesia mendorong empat agenda utama dalam forum tersebut, yakni penguatan dialog sosial tripartit, investasi besar pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemanfaatan AI sebagai alat pemberdayaan, bukan pengganti pekerja, serta perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja migran.
Langkah tersebut dinilai penting agar transformasi digital menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. "Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan, dan organisasi pekerja menjadi kunci agar transformasi digital berlangsung secara inklusif," ujarnya.
International Relations Officer KSPSI AGN Ditha Julieta, memaparkan kondisi ketenagakerjaan Indonesia melalui sesi Country Report. Ditha menjelaskan Indonesia kini memiliki sekitar 154 juta angkatan kerja dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, sehingga membutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang mampu mengikuti laju perkembangan teknologi.
"Tantangan-tantangan ini bukanlah tantangan yang eksklusif bagi Indonesia saja, melainkan kenyataan yang semakin dirasakan oleh banyak negara BRICS lainnya," katanya.
Menurut Ditha, inovasi teknologi harus didampingi oleh inovasi hukum dan sosial. Ekonomi digital tidak akan dapat tumbuh secara berkelanjutan apabila jutaan orang masih berada di luar cakupan perlindungan ketenagakerjaan yang komprehensif. Ditha juga mendorong penguatan kerja sama antarnegara BRICS melalui pengakuan sertifikasi kompetensi lintas negara guna meningkatkan mobilitas tenaga kerja sekaligus mengurangi kesenjangan keterampilan.
"Keterlibatan serikat pekerja dalam penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar transformasi digital benar-benar berpihak kepada pekerja," ucapnya.
Hasil pembahasan dalam BRICS Trade Union Forum 2026 akan dirumuskan menjadi rekomendasi bersama yang akan disampaikan kepada para Menteri Ketenagakerjaan dan pemimpin negara anggota BRICS sebagai masukan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026.
Keikutsertaan KSPSI AGN dalam BRICS Trade Union Forum 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi serikat pekerja Indonesia di tingkat global. Forum ini diharapkan menghasilkan pernyataan bersama dan rekomendasi strategis yang menjadi acuan negara-negara BRICS dalam membangun masa depan dunia kerja yang inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada kesejahteraan pekerja.
Hal itu disampaikan Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea diwakili oleh William Yani Wea selaku Advisor dan International Affairs Executive KSPSI AGN sekaligus Ketua Umum Serikat Pekerja Industri, Manufaktur, dan Perakitan Indonesia (SP IMPPI) serta Ditha Julieta sebagai International Relations Officer KSPSI AGN dalam BRICS Trade Union Forum (TUF) Summit 2026 di Hyderabad, India, yang berlangsung pada 14-16 Juli 2026.
Baca juga: Hadiri ILC di Jenewa, KSPSI AGN Dorong Perlindungan Pekerja Digital dan Hak-hak Buruh
Forum yang mengusung tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability tersebut mempertemukan pemimpin serikat pekerja dari negara-negara BRICS untuk merumuskan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan yang akan disampaikan kepada para Menteri Ketenagakerjaan dan pemimpin negara anggota BRICS.
Dalam sesi diskusi bertajuk Human Centric Technology and AI, International Affairs Executive KSPSI AGN, William Yani Wea, menegaskan BRICS memiliki tanggung jawab memastikan kemajuan teknologi berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak pekerja.
"Kemampuan memahami dan menggunakan AI harus menjadi keterampilan dasar bagi pekerja masa depan," ujar William, Rabu (15/7/2026).
Baca juga: May Day Bareng Ribuan Buruh di Monas: Prabowo dan Harapan Baru untuk Pekerja
Pemerintah, pengusaha, lembaga pendidikan, dan serikat pekerja harus bekerja sama memastikan seluruh pekerja memiliki kesempatan yang sama memperoleh pelatihan dan pengembangan kompetensi.
"Transformasi digital tidak boleh menciptakan kelompok yang tertinggal. Transformasi digital harus membuka kesempatan bagi semua orang," ujarnya.
Menurut William, Indonesia mendorong empat agenda utama dalam forum tersebut, yakni penguatan dialog sosial tripartit, investasi besar pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemanfaatan AI sebagai alat pemberdayaan, bukan pengganti pekerja, serta perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja migran.
Langkah tersebut dinilai penting agar transformasi digital menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. "Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan, dan organisasi pekerja menjadi kunci agar transformasi digital berlangsung secara inklusif," ujarnya.
International Relations Officer KSPSI AGN Ditha Julieta, memaparkan kondisi ketenagakerjaan Indonesia melalui sesi Country Report. Ditha menjelaskan Indonesia kini memiliki sekitar 154 juta angkatan kerja dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, sehingga membutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang mampu mengikuti laju perkembangan teknologi.
"Tantangan-tantangan ini bukanlah tantangan yang eksklusif bagi Indonesia saja, melainkan kenyataan yang semakin dirasakan oleh banyak negara BRICS lainnya," katanya.
Menurut Ditha, inovasi teknologi harus didampingi oleh inovasi hukum dan sosial. Ekonomi digital tidak akan dapat tumbuh secara berkelanjutan apabila jutaan orang masih berada di luar cakupan perlindungan ketenagakerjaan yang komprehensif. Ditha juga mendorong penguatan kerja sama antarnegara BRICS melalui pengakuan sertifikasi kompetensi lintas negara guna meningkatkan mobilitas tenaga kerja sekaligus mengurangi kesenjangan keterampilan.
"Keterlibatan serikat pekerja dalam penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar transformasi digital benar-benar berpihak kepada pekerja," ucapnya.
Hasil pembahasan dalam BRICS Trade Union Forum 2026 akan dirumuskan menjadi rekomendasi bersama yang akan disampaikan kepada para Menteri Ketenagakerjaan dan pemimpin negara anggota BRICS sebagai masukan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026.
Keikutsertaan KSPSI AGN dalam BRICS Trade Union Forum 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi serikat pekerja Indonesia di tingkat global. Forum ini diharapkan menghasilkan pernyataan bersama dan rekomendasi strategis yang menjadi acuan negara-negara BRICS dalam membangun masa depan dunia kerja yang inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada kesejahteraan pekerja.
(shf)
Lihat Juga :
