Hasto: Potensi Konflik dalam Pemilu Dimulai Sejak Liberalisasi Sistem Politik

"Pilkada dalam praktik, menyempitkan pemikiran para pendiri bangsa yang visioner dan penuh dengan gambaran ideal tentang Indonesia Raya. Misalnya dulu kita bermimpi, Bupati Klaten bisa diisi oleh orang Papua, bagaimana gubernur dari Jakarta bisa diisi oleh orang Sumatera Barat, misalnya. Karena setiap warga negara adalah sama. Tetapi dengan pelaksanaan pilkada secara langsung itu terjadi penyempitan. Kini orang berpikir untuk memilih pemimpin, harus sama sukunya, harus sama agamanya, sama keluarga besarnya. Tidak lagi dilihat bagaimana kompetensi menyelesaikan masalah rakyat di dalam membawa tanggung jawab masa depan, di dalam membawa sesuatu yang hadir dalam bentuk kebijakan," tambahnya.

Memang ada berbagai regulasi yang dikeluarkan untuk mencegah konflik atau menghukum pelanggar aturan. Namun, hingga saat ini, potensi konflik dalam ajang pemilu tetap hadir dalam wujud berbagai hal yakni munculnya analogi bahwa pemilu sebagai sebuah perang. Apalagi sampai membawa agama di dalam pilkada sebagai dalil semangat bagi para pendukung. "Padahal agama itu untuk menebar kebaikan, agama itu menjadi kekuatan moral dan etis yang sangat penting bagi setiap warga bangsa. Nilai spiritualitas yang membebaskan," ujar politikus asal Yogyakarta ini.

Selanjutnya adalah kecenderungan mendahulukan elektoral, dimana semangatnya adalah memenangkan pemilu menghalalkan cara apapun. Partai politik hanya dianggap sekedar menjadi mesin pemenangan, bukan sebuah kesempatan mewujudkan Pancasila untuk masyarakat. Sebagai Sekjen PDIP, Hasto mengatakan itu sebabnya partai itu menyelenggarakan sekolah kepala daerah agar para calon memahami kembali bahwa ajang pemilu sebenarnya adalah awal untuk membumikan Pancasila dalam kebijakan pemerintahan negara.

Politik elektoral ini pada gilirannya hanya sebagai bentuk pencitraan. Kalau di hari-hari biasa ada rakyat susah dibiarkan. Tapi begitu kampanye, ada rakyat susah, semua berbondong-bondong membantu dan kemudian diviralkan melalui media sosial. "Politik elektoral dari perspektif pencitraan itu juga nanti akan menciptakan konflik tersendiri. Kemudian wataknya juga transaksional, karena ada mobilisasi pilkada itu jauh lebih besar," ulasnya.

Hal ini pun hilirnya adalah terjadi sebuah kepentingan transaksional dengan para investor politik. Akibatnya, pembangunan akan berjangka pendek. Terjadi politisasi hukum, identitas, perang informasi, perang psikologi alias perang hegemoni di dalam informasi. Bahkan sampai melibatkan perang hasil survei.