Indonesia dan Republik Kongo Perkuat Kerja Sama Kehutanan Berkelanjutan
Kamis, 14 Mei 2026 - 09:27 WIB
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo, di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (12/5/2026). Foto/Dok. SindoNews
NEW YORK - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo, di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (12/5/2026). Pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif membahas banyak hal.
Mulai dari penguatan kerja sama Selatan-Selatan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, pengembangan ekonomi kehutanan, serta transformasi sektor kehutanan menuju pengelolaan berbasis keberlanjutan dan nilai tambah lingkungan. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Rosalie Matondo menyampaikan ketertarikan Republik Kongo untuk mempelajari berbagai kebijakan dan praktik terbaik Indonesia di sektor kehutanan. Baca juga: Perdagangan Karbon dan Kuasi Imperialisme, Fakta atau Ilusi?
Beberapa hal yang menjadi perhatian utama antara lain pengembangan sistem timber traceability. Seperti Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), penguatan kelembagaan pembiayaan kehutanan dan lingkungan hidup seperti Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), serta pengembangan program pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarkedua negara.
Selain itu, Republik Kongo juga berminat mempelajari pengalaman Indonesia dalam mentransformasi pengelolaan kehutanan. ”Dari yang sebelumnya berorientasi pada hasil hutan kayu menuju pengembangan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu yang lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya.
Mulai dari penguatan kerja sama Selatan-Selatan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, pengembangan ekonomi kehutanan, serta transformasi sektor kehutanan menuju pengelolaan berbasis keberlanjutan dan nilai tambah lingkungan. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Rosalie Matondo menyampaikan ketertarikan Republik Kongo untuk mempelajari berbagai kebijakan dan praktik terbaik Indonesia di sektor kehutanan. Baca juga: Perdagangan Karbon dan Kuasi Imperialisme, Fakta atau Ilusi?
Beberapa hal yang menjadi perhatian utama antara lain pengembangan sistem timber traceability. Seperti Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), penguatan kelembagaan pembiayaan kehutanan dan lingkungan hidup seperti Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), serta pengembangan program pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarkedua negara.
Selain itu, Republik Kongo juga berminat mempelajari pengalaman Indonesia dalam mentransformasi pengelolaan kehutanan. ”Dari yang sebelumnya berorientasi pada hasil hutan kayu menuju pengembangan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu yang lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya.
Lihat Juga :