Puan Ungkap 16 Isu yang Jadi Sorotan Publik Bakal Diawasi DPR
Selasa, 12 Mei 2026 - 13:29 WIB
“Optimalisasi e-KTP agar terintegrasi secara digital dalam layanan publik, penyelesaian pertambangan ilegal dan konflik agraria secara komprehensif, pemberian sanksi yang tegas kepada para penegak hukum yang melanggar etika profesi,” ujarnya.
DPR juga akan melakukan pengawasan terhadap jaminan keseimbangan antara ketersediaan dan harga kebutuhan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat; percepatan penerapan praktik keberlanjutan (sustainability) pada BUMN guna menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global; serta pengembangan kawasan industri untuk menguatkan hilirisasi produk pertaniandan perikanan.
“Pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif, pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama (boarding school), jaminan atas pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual,” tuturnya.
Selain itu, Puan menyebut DPR melakukan pengawasan soal evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penetapan peserta Penerima Bantuan Iuran, serta evaluasi terhadap pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes.
“Lalu tambahan kuota BBM serta LPG ke daerah untuk mencegah kelangkaan energi yang utamanya berdampak pada nelayan dan pelaku UMKM, upaya penguatan nilai tukar rupiah, dan kesiapan Pemerintah dalam menghadapi risiko ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat kondisi geopolitik,” urainya.
DPR juga akan melakukan pengawasan terhadap jaminan keseimbangan antara ketersediaan dan harga kebutuhan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat; percepatan penerapan praktik keberlanjutan (sustainability) pada BUMN guna menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global; serta pengembangan kawasan industri untuk menguatkan hilirisasi produk pertaniandan perikanan.
“Pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif, pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama (boarding school), jaminan atas pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual,” tuturnya.
Selain itu, Puan menyebut DPR melakukan pengawasan soal evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penetapan peserta Penerima Bantuan Iuran, serta evaluasi terhadap pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes.
“Lalu tambahan kuota BBM serta LPG ke daerah untuk mencegah kelangkaan energi yang utamanya berdampak pada nelayan dan pelaku UMKM, upaya penguatan nilai tukar rupiah, dan kesiapan Pemerintah dalam menghadapi risiko ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat kondisi geopolitik,” urainya.
Lihat Juga :