Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah, Komisi X: DPR Tak Pernah Diajak Bicara
Minggu, 20 September 2020 - 15:08 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyesalkan kisruh di dunia pendidikan akibat isu akan dihapusnya mata pelajaran (mapel) sejarah di kurikulum baru yang kabarnya bakal diterapkan mulai 2021. Pasalnya, isu itu belum pernah dibicarakan dengan DPR.
“Kami di Komisi X belum pernah diajak membahas kurikulum baru, tiba-tiba muncul isu penghapusan mapel sejarah, ada apa?” kata Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Minggu (20/9/2020). (Baca juga: Sejarah Tak Masuk Kurikulum, PDIP: Mendikbud Tak Paham Perjuangan Bangsa)
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, jangan sampai ada kesan penyusunan kurikulum baru tersebut dilakukan secara diam-diam. “Jangan menunggu ada kehebohan dulu, baru kita terbuka, semua mekanisme pembuatan kebijakan harus dipenuhi, tidak hanya pendekatan atas-bawah (top-down), namun juga mekanisme politik, teknokratif, partisipasif, dan pendekatan bawah-atas (bottom-up),” ujarnya.
Dia juga meminta Mendikbud Nadiem Makariem agar memastikan sudah melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan. “Sehingga kebijakan yang lahir dapat tampil sebagai konsep yang sudah solid,” tandasnya. (Baca juga: Rujukan Generasi Muda, Pelajaran Sejarah Wajib Ada di Sekolah Menengah)
“Kami di Komisi X belum pernah diajak membahas kurikulum baru, tiba-tiba muncul isu penghapusan mapel sejarah, ada apa?” kata Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Minggu (20/9/2020). (Baca juga: Sejarah Tak Masuk Kurikulum, PDIP: Mendikbud Tak Paham Perjuangan Bangsa)
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, jangan sampai ada kesan penyusunan kurikulum baru tersebut dilakukan secara diam-diam. “Jangan menunggu ada kehebohan dulu, baru kita terbuka, semua mekanisme pembuatan kebijakan harus dipenuhi, tidak hanya pendekatan atas-bawah (top-down), namun juga mekanisme politik, teknokratif, partisipasif, dan pendekatan bawah-atas (bottom-up),” ujarnya.
Dia juga meminta Mendikbud Nadiem Makariem agar memastikan sudah melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan. “Sehingga kebijakan yang lahir dapat tampil sebagai konsep yang sudah solid,” tandasnya. (Baca juga: Rujukan Generasi Muda, Pelajaran Sejarah Wajib Ada di Sekolah Menengah)
Lihat Juga :