IIusi Rasa Aman di Gerbong Perempuan
Kamis, 30 April 2026 - 21:05 WIB
Siti Napsiyah Ariefuzzaman, Dosen FDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Foto/Ist
Siti Napsiyah Ariefuzzaman
Dosen FDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
TRAGEDI tabrakan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2025 tidak hanya menghadirkan duka, tetapi juga perhatian besar dari negara. Presiden, para menteri, pimpinan DPR, dan berbagai pejabat dari unsur pemerintahan kota hadir meninjau langsung ke lokasi kejadian dan RSUD Bekasi. Negara tampak hadir dalam respons cepat dan empati publik.
Namun di balik itu, ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kehadiran mereka juga diikuti oleh refleksi yang cukup terhadap sistem keselamatan yang selama ini telah dibangun?
Di tengah perhatian tersebut, fakta bahwa korban meninggal dan yang masih dalam penanganan di rumah sakit didominasi perempuan menjadi ironi yang sulit diabaikan. Mereka berada di gerbong khusus perempuan—ruang yang selama ini dipahami sebagai simbol perlindungan dalam transportasi publik.
Fakta ini menggugah kesadaran bahwa rasa aman yang dibangun melalui pemisahan ruang belum tentu identik dengan keselamatan yang sesungguhnya. Gerbong perempuan, yang kerap ditempatkan di bagian tertentu dari rangkaian, dalam kasus ini justru menjadi titik paling terdampak.
Dari sini, muncul pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini telah dirancang secara komprehensif, atau masih bersifat parsial?
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan akan ruang aman bagi perempuan bukan tanpa dasar. Data PT KAI Commuter mencatat, sepanjang Januari hingga Juni 2025 terdapat 25 kasus pelecehan seksual di KRL dan area stasiun.
Pada periode yang lebih luas, sepanjang 2025 hingga awal 2026 tercatat puluhan laporan serupa, dengan belasan kasus terjadi hanya dalam tiga bulan pertama 2026. Angka ini memang tampak kecil dibandingkan jutaan penumpang harian, tetapi ia menyimpan pesan penting: ruang publik, termasuk transportasi massal, belum sepenuhnya aman bagi perempuan.
Dosen FDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
TRAGEDI tabrakan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2025 tidak hanya menghadirkan duka, tetapi juga perhatian besar dari negara. Presiden, para menteri, pimpinan DPR, dan berbagai pejabat dari unsur pemerintahan kota hadir meninjau langsung ke lokasi kejadian dan RSUD Bekasi. Negara tampak hadir dalam respons cepat dan empati publik.
Namun di balik itu, ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kehadiran mereka juga diikuti oleh refleksi yang cukup terhadap sistem keselamatan yang selama ini telah dibangun?
Di tengah perhatian tersebut, fakta bahwa korban meninggal dan yang masih dalam penanganan di rumah sakit didominasi perempuan menjadi ironi yang sulit diabaikan. Mereka berada di gerbong khusus perempuan—ruang yang selama ini dipahami sebagai simbol perlindungan dalam transportasi publik.
Fakta ini menggugah kesadaran bahwa rasa aman yang dibangun melalui pemisahan ruang belum tentu identik dengan keselamatan yang sesungguhnya. Gerbong perempuan, yang kerap ditempatkan di bagian tertentu dari rangkaian, dalam kasus ini justru menjadi titik paling terdampak.
Dari sini, muncul pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini telah dirancang secara komprehensif, atau masih bersifat parsial?
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan akan ruang aman bagi perempuan bukan tanpa dasar. Data PT KAI Commuter mencatat, sepanjang Januari hingga Juni 2025 terdapat 25 kasus pelecehan seksual di KRL dan area stasiun.
Pada periode yang lebih luas, sepanjang 2025 hingga awal 2026 tercatat puluhan laporan serupa, dengan belasan kasus terjadi hanya dalam tiga bulan pertama 2026. Angka ini memang tampak kecil dibandingkan jutaan penumpang harian, tetapi ia menyimpan pesan penting: ruang publik, termasuk transportasi massal, belum sepenuhnya aman bagi perempuan.
Lihat Juga :