Penegakan Hukum KPK Berantas Rokok Ilegal Diapresiasi

Selasa, 14 April 2026 - 21:02 WIB
"Penambahan layer akan menambah kompleksitas pengawasan dan berpotensi membuka celah penyimpangan baru," katanya.

Herman menegaskan negara harus melindungi pelaku usaha yang patuh dan tidak menormalisasi praktek pelanggaran hukum dan pelarian pajak. Jika pelanggar hukum seperti produsen rokok ilegal hanya diberikan sanksi ringan atau justru diberi kompromi melalui layer cukai baru yang tarifnya kecil, ini jadi preseden bahwa hukum di Indonesia lemah dan dapat ditawar. Ini sangat melemahkan wibawa hukum.

"Sanksi pelanggaran harus jauh lebih besar daripada keuntungan. Di situlah efek jera bekerja," katanya.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!