Efisiensi Sebagai Ujian Kepemimpinan Presiden Prabowo

Pangkas yang Tidak Efisien

Jika pemerintah serius menjadikan krisis sebagai momentum adaptasi, maka langkah yang lebih berani perlu dipertimbangkan rasionalisasi struktur pemerintahan. Jumlah kementerian dan lembaga yang gemuk bukan hanya persoalan anggaran, tetapi juga efektivitas.

Tumpang tindih fungsi, lambatnya koordinasi, serta pemborosan belanja pegawai adalah konsekuensi dari struktur yang tidak ramping. Pemangkasan jumlah kementerian/lembaga, termasuk posisi wakil menteri yang kerap lebih bersifat politis daripada fungsional, dapat menjadi langkah strategis.

Bukan semata untuk menghemat anggaran, tetapi juga untuk meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dalam situasi krisis. Dalam konteks ancaman global yang bergerak cepat, birokrasi yang lamban justru merupakan risiko keamanan.

Pemotongan Gaji Pejabat

Usulan pemotongan hingga 50 persen gaji pejabat negara, anggota legislatif, hingga komisaris BUMN memang akan menuai resistensi. Namun, justru di situlah letak ujiannya. Selama ini, publik melihat adanya kesenjangan yang cukup tajam antara penghasilan elite negara dan kondisi ekonomi sebagian masyarakat. Dalam situasi normal saja hal ini menjadi isu sensitif, apalagi dalam kondisi ketidakpastian global.

Pemotongan gaji bukan sekadar langkah fiskal, melainkan simbol keberpihakan. Ia mengirim pesan bahwa negara hadir bersama rakyat dalam menghadapi tekanan. Terlebih, struktur remunerasi di banyak BUMN—khususnya pada level komisaris—sering kali dipersepsikan terlalu tinggi dan tidak selalu sebanding dengan kinerja.

Rasionalisasi di sektor ini bukan hanya soal penghematan, tetapi juga soal akuntabilitas. Jika dilakukan secara konsisten, penghematan dari sektor elite ini dapat dialihkan untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan—sebagaimana dicontohkan Pakistan.

Kepemimpinan Moral

Sejarah menunjukkan krisis sering kali menjadi titik balik bagi reformasi besar. Namun, reformasi hanya terjadi jika ada kepemimpinan yang berani mengambil risiko politik. Langkah-langkah seperti pemotongan gaji pejabat, pengurangan struktur pemerintahan, hingga efisiensi anggaran bukanlah kebijakan populer. Tetapi justru karena tidak populernya itulah kebijakan tersebut memiliki nilai kepemimpinan.