Mensos Ajak Masyarakat Peduli Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Kamis, 17 September 2020 - 19:26 WIB
"Saya berharap semoga dengan adanya acara ini akan memuncukan banyak pegiat kemanusiaan termasuk kepedulian terhadap kaum difabel di Indonesia sehingga mereka (penyandang disabilitas) mendapatkan hak-hak yang sama dengan warga lainnya," kata Ibu Negara keempat Indonesia ini.
Dia menceritakan pernah membentuk sebuah gerakan bernama Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) 2000. Dimulai di Stasiun Gambir, yaitu dengan menyediakan loket untuk pengguna kursi roda, telepon, toilet, tempat parkir, lift, dan tulisan yang bisa diakses oleh tuna rungu. Namun dia menyayangkan fasilitas tersebut kini kurang memadai.
"Akan tetapi saya masih bersyukur kepada teman-teman yang masih peduli kepada hak-hak kaum difabel. Oleh karena itu penghargaan ini sebetulnya bukan hanya untuk saya tetapi juga untuk teman-teman yang peduli difabel di Indonesia," katanya.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia menyatakan sepakat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menjadi tanggungjawab bersama.
"Bahwa amanat Undang-Undang ada di Kementerian Sosial, tetapi Kementerian Sosial tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian dan Lembaga lainnya serta kita semua harus saling berkolaborasi karena ini isu Hak Asasi Manusia," kata Angkie.
Hadir juga secara daring dalam acara tersebut, Member of the Board United Nations Global Compact (UNGC) YW Junardy, Founder & Chairman Markplus Inc Hermawan Kertajaya, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat serta Direktur Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Eva Kasim.
Dia menceritakan pernah membentuk sebuah gerakan bernama Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) 2000. Dimulai di Stasiun Gambir, yaitu dengan menyediakan loket untuk pengguna kursi roda, telepon, toilet, tempat parkir, lift, dan tulisan yang bisa diakses oleh tuna rungu. Namun dia menyayangkan fasilitas tersebut kini kurang memadai.
"Akan tetapi saya masih bersyukur kepada teman-teman yang masih peduli kepada hak-hak kaum difabel. Oleh karena itu penghargaan ini sebetulnya bukan hanya untuk saya tetapi juga untuk teman-teman yang peduli difabel di Indonesia," katanya.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia menyatakan sepakat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menjadi tanggungjawab bersama.
"Bahwa amanat Undang-Undang ada di Kementerian Sosial, tetapi Kementerian Sosial tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian dan Lembaga lainnya serta kita semua harus saling berkolaborasi karena ini isu Hak Asasi Manusia," kata Angkie.
Hadir juga secara daring dalam acara tersebut, Member of the Board United Nations Global Compact (UNGC) YW Junardy, Founder & Chairman Markplus Inc Hermawan Kertajaya, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat serta Direktur Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Eva Kasim.
(dam)
Lihat Juga :