Ekstremisme Kekerasan di Asia Tenggara
Jum'at, 13 Februari 2026 - 10:25 WIB
Tradisi Islam Nusantara, Buddhist compassion, kearifan lokal Filipina, dan budaya gotong royong di berbagai komunitas adalah sumber daya moral yang luar biasa. Murungnya, modal ini acap takluk di hadapan politik identitas yang sempit.
Agama, ketika direduksi menjadi alat mobilisasi politik, mudah terjebak dalam dikotomi “kami” versus “mereka.” Namun, agama yang berakar pada spiritualitas dan kemanusiaan justru menjadi vaksin terhadap ekstremisme. Konsep rahmatan lil ‘alamin dan nilai-nilai persaudaraan manusia seharusnya menjadi fondasi kebijakan publik, bukan sekadar retorika seremonial.
Dengan demikian, Asia Tenggara bukan hanya wilayah yang rentan terhadap ekstremisme, namun ia juga menyediakan laboratorium harapan. Keragaman etnis dan agama yang relatif hidup berdampingan selama berabad-abad adalah bukti bahwa pluralisme bukan utopia.
Tantangan 2026 adalah memastikan generasi muda tidak hanya menjadi konsumen narasi digital, tetapi produsen perdamaian. Literasi kritis, empati lintas identitas, dan kepemimpinan etis harus menjadi arus utama pendidikan guna menghancurkan benih-benih ekstremisme.
Di Indonesia, misalnya, pendekatan berbasis masyarakat, yang melibatkan organisasi keagamaan dan masyarakat sipil, telah menunjukkan hasil signifikan. Filipina, melalui proses perdamaian di Bangsamoro, memberi contoh bagaimana pengakuan politik dapat mereduksi kekerasan.
Pengalaman-pengalaman ini perlu diperkuat sebagai pembelajaran berharga untuk tingkat regional. Dalam skala regional, ASEAN sendiri memiliki peluang besar untuk memajukan kerja sama lintas negara dalam pencegahan ekstremisme berbasis hak asasi manusia. Tanpa komitmen regional yang serius, ekstremisme akan terus bergerak melampaui batas-batas negara.
Dewasa ini, wajah baru ekstremisme bergerak lincah di ruang digital. Algoritma media sosial mempercepat polarisasi. Narasi kebencian dibungkus dalam estetika yang memikat generasi muda, dan juga identitas diproduksi sebagai komoditas emosional.
Generasi Z di Asia Tenggara hidup dalam lanskap digital yang serba terhubung, namun acap rapuh secara sosial. Ketika ketimpangan ekonomi membesar, partisipasi politik terasa jauh, dan juga agama direduksi menjadi slogan, maka ruang kosong itu diisi oleh ideologi yang menawarkan kepalasuan dan banalitas.
Kita juga tidak boleh menutup mata bahwa ekstremisme acap berkelindan dengan krisis kemanusiaan: pengungsi, konflik bersenjata, dan diskriminasi struktural. Ketika komunitas merasa terpinggirkan secara sistemik, maka narasi kekerasan menemukan momentumnya.
Agama, ketika direduksi menjadi alat mobilisasi politik, mudah terjebak dalam dikotomi “kami” versus “mereka.” Namun, agama yang berakar pada spiritualitas dan kemanusiaan justru menjadi vaksin terhadap ekstremisme. Konsep rahmatan lil ‘alamin dan nilai-nilai persaudaraan manusia seharusnya menjadi fondasi kebijakan publik, bukan sekadar retorika seremonial.
Dengan demikian, Asia Tenggara bukan hanya wilayah yang rentan terhadap ekstremisme, namun ia juga menyediakan laboratorium harapan. Keragaman etnis dan agama yang relatif hidup berdampingan selama berabad-abad adalah bukti bahwa pluralisme bukan utopia.
Tantangan 2026 adalah memastikan generasi muda tidak hanya menjadi konsumen narasi digital, tetapi produsen perdamaian. Literasi kritis, empati lintas identitas, dan kepemimpinan etis harus menjadi arus utama pendidikan guna menghancurkan benih-benih ekstremisme.
Di Indonesia, misalnya, pendekatan berbasis masyarakat, yang melibatkan organisasi keagamaan dan masyarakat sipil, telah menunjukkan hasil signifikan. Filipina, melalui proses perdamaian di Bangsamoro, memberi contoh bagaimana pengakuan politik dapat mereduksi kekerasan.
Pengalaman-pengalaman ini perlu diperkuat sebagai pembelajaran berharga untuk tingkat regional. Dalam skala regional, ASEAN sendiri memiliki peluang besar untuk memajukan kerja sama lintas negara dalam pencegahan ekstremisme berbasis hak asasi manusia. Tanpa komitmen regional yang serius, ekstremisme akan terus bergerak melampaui batas-batas negara.
Dewasa ini, wajah baru ekstremisme bergerak lincah di ruang digital. Algoritma media sosial mempercepat polarisasi. Narasi kebencian dibungkus dalam estetika yang memikat generasi muda, dan juga identitas diproduksi sebagai komoditas emosional.
Generasi Z di Asia Tenggara hidup dalam lanskap digital yang serba terhubung, namun acap rapuh secara sosial. Ketika ketimpangan ekonomi membesar, partisipasi politik terasa jauh, dan juga agama direduksi menjadi slogan, maka ruang kosong itu diisi oleh ideologi yang menawarkan kepalasuan dan banalitas.
Kita juga tidak boleh menutup mata bahwa ekstremisme acap berkelindan dengan krisis kemanusiaan: pengungsi, konflik bersenjata, dan diskriminasi struktural. Ketika komunitas merasa terpinggirkan secara sistemik, maka narasi kekerasan menemukan momentumnya.
Lihat Juga :