APBN 2026 Jadi Ujian Konsistensi Membangun Industri Pertahanan dalam Negeri

“Setiap pengadaan strategis seharusnya menjadi instrumen industrialisasi, bukan sekadar transaksi jual beli. Tanpa itu, APBN hanya menjadi pembiayaan industri pertahanan negara lain,” ungkapnya.

Rasminto mengakui bahwa kemandirian penuh dalam teknologi pertahanan tingkat tinggi belum dapat dicapai dalam jangka pendek. Namun, menurut dia, ketergantungan permanen juga bukan pilihan.

“Yang dibutuhkan adalah peta jalan yang disiplin: impor hanya untuk menutup celah teknologi, sambil secara sistematis membangun kapasitas produksi dalam negeri,” jelasnya.

Rasminto juga menyoroti lemahnya dukungan pembiayaan jangka panjang bagi industri pertahanan nasional. Akses terhadap perbankan nasional dinilai masih terbatas karena tingginya persepsi risiko dan panjangnya siklus produksi.

“Tanpa dukungan pembiayaan nasional yang kuat, industri pertahanan akan terus bergantung pada negara atau pembiayaan asing. Ini bertentangan dengan tujuan kemandirian,” katanya.

Dengan anggaran pertahanan yang melonjak tajam pada 2026, dia menilai pemerintah berada di persimpangan. Dikatakannya, apakah APBN akan menjadi instrumen industrialisasi pertahanan nasional, atau kembali menjadi saluran belanja impor berskala besar. Jawabannya, kata dia, akan menentukan apakah kemandirian pertahanan benar-benar dibangun, atau sekadar menjadi jargon kebijakan tahunan.