Prabowo di WEF: Diplomasi Ekonomi dan Legitimasi Politik

Narasi ini menunjukkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo berusaha memposisikan diri sebagai negara yang tidak hanya mengikuti arus neoliberal global, tetapi juga merumuskan model pembangunan alternatif yang lebih nasionalistik dan inklusif.

Kemiskinan sebagai Narasi Politik dan Ideologi Pembangunan

Dalam perspektif politik ekonomi, klaim penurunan kemiskinan yang disampaikan Prabowo memiliki dua makna. Pertama, secara teknokratis, penurunan angka kemiskinan memang dapat dibaca sebagai indikator keberhasilan kebijakan sosial dan ekonomi.

Namun, kedua, secara politik, narasi kemiskinan juga berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan. Dengan menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai “misi hidup”, Prabowo membangun citra kepemimpinan yang moralistik dan populis, sekaligus memperkuat kontrak sosial antara negara dan rakyat.

Di sinilah relevansi pendekatan strukturalisme menjadi penting. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kegagalan individu, tetapi oleh struktur ekonomi global yang timpang, ketimpangan akses pendidikan, dan dominasi sektor ekonomi tertentu. Dalam konteks globalisasi, negara berkembang seperti Indonesia berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya menguntungkan dalam sistem ekonomi dunia.

Pidato Prabowo di WEF secara implisit mengandung kritik terhadap ketimpangan global tersebut. Dengan menyebut bahwa rakyat Indonesia tetap optimistis meskipun hidup dalam keterbatasan, ia menyoroti paradoks globalisasi: pertumbuhan ekonomi global tidak selalu diikuti oleh keadilan sosial.

Sekolah Rakyat sebagai Simbol Negara Kesejahteraan

Program Sekolah Rakyat yang dipaparkan Prabowo di WEF memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kebijakan pendidikan. Program ini dirancang sebagai instrumen untuk memutus siklus kemiskinan melalui pendidikan, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak anak.

Secara politik, Sekolah Rakyat merepresentasikan pergeseran paradigma negara dari sekadar fasilitator pasar menjadi negara kesejahteraan (welfare state). Secara ideologis, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo tidak sepenuhnya tunduk pada logika pasar global, tetapi berusaha membangun model pembangunan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam redistribusi kesempatan sosial.

Namun, dalam perspektif kritis, program ini juga dapat dibaca sebagai strategi populisme negara. Pendidikan gratis bagi kelompok miskin tidak hanya meningkatkan kualitas SDM, tetapi juga memperkuat basis legitimasi politik pemerintah.

Diplomasi Ekonomi dan Politik Citra Negara