Legislator PDIP Nilai Pernyataan Ahok Soal BUMN Kurang Bijak
Rabu, 16 September 2020 - 14:35 WIB
Deddy menjelaskan komisaris itu menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan program kerja BUMN berdasarkan RKAP yang disetujui di dalam forum RUPS. Sementara terkait strategi atau aksi korporasi lainnya merupakan kewenangan Board of Directors atau jajaran direksi, yang akan dilaporkan dalam Rapat Koordinasi dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS berikutnya.
“Saya mendengar yang terjadi di Pertamina adalah bahwa Pak Basuki mencampuri terlalu jauh hal-hal teknis yang menjadi kewenangan Direksi. Saya ingin mengingatkan bahwa Komisaris punya alat untuk melakukan kerja pengawasan melalui Rapat Koordinasi, Komite Audit, Komite Risiko, Komite Nominasi dan sebagainya," papar Deddy.
Jika ada perbedaan pandangan atau dispute soal kebijakan atau strategi maka dibawa kepada pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN. Jika ada penyimpangan, Komisaris bisa meminta audit atau investigasi atau membawanya ke ranah penegakan hukum.
“Apa yang dilakukan Pak Basuki dengan ribut di ruang publik tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan hanya akan merusak suasana kerja di Pertamina. Saya berharap Pak Basuki mampu menjalankan fungsi dan amanahnya dengan baik,” terang legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Utara itu.
Deddy menambahkan publik berharap Ahok atau BTP mampu mendorong perubahan secara radikal dalam arti menyentuh akar persoalan. Juga melakukan perubahan yang komprehensif, yang menyentuh semua aspek seperti budaya organisasi, SDM, manajemen, proses bisnis, profesionalisme, dan sebagainya.
“Saya berharap Pak Basuki membuang jauh-jauh dulu pikiran negatif yang didengar dari pihak lain dan mencoba duduk bersama jajaran Direksi untuk memahami secara utuh masalah dan kebijakan teknis," kata Deddy. (Baca juga: Ahok Mengaku Tanam Orang KPK di Pertamina, Ini Dia Profilnya)
"Pak Basuki perlu secara serius mendalami alam pikir Pertamina sebagai perusahaan dan sebagai perusahaan di bidang energi. Kita menunggu gebrakan yang sistematik, bukan kegaduhan yang sistematik,” pungkas Deddy.
“Saya mendengar yang terjadi di Pertamina adalah bahwa Pak Basuki mencampuri terlalu jauh hal-hal teknis yang menjadi kewenangan Direksi. Saya ingin mengingatkan bahwa Komisaris punya alat untuk melakukan kerja pengawasan melalui Rapat Koordinasi, Komite Audit, Komite Risiko, Komite Nominasi dan sebagainya," papar Deddy.
Jika ada perbedaan pandangan atau dispute soal kebijakan atau strategi maka dibawa kepada pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN. Jika ada penyimpangan, Komisaris bisa meminta audit atau investigasi atau membawanya ke ranah penegakan hukum.
“Apa yang dilakukan Pak Basuki dengan ribut di ruang publik tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan hanya akan merusak suasana kerja di Pertamina. Saya berharap Pak Basuki mampu menjalankan fungsi dan amanahnya dengan baik,” terang legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Utara itu.
Deddy menambahkan publik berharap Ahok atau BTP mampu mendorong perubahan secara radikal dalam arti menyentuh akar persoalan. Juga melakukan perubahan yang komprehensif, yang menyentuh semua aspek seperti budaya organisasi, SDM, manajemen, proses bisnis, profesionalisme, dan sebagainya.
“Saya berharap Pak Basuki membuang jauh-jauh dulu pikiran negatif yang didengar dari pihak lain dan mencoba duduk bersama jajaran Direksi untuk memahami secara utuh masalah dan kebijakan teknis," kata Deddy. (Baca juga: Ahok Mengaku Tanam Orang KPK di Pertamina, Ini Dia Profilnya)
"Pak Basuki perlu secara serius mendalami alam pikir Pertamina sebagai perusahaan dan sebagai perusahaan di bidang energi. Kita menunggu gebrakan yang sistematik, bukan kegaduhan yang sistematik,” pungkas Deddy.
(kri)
tulis komentar anda