MUI Kritisi Aturan Poligami dan Nikah Siri di KUHP Baru, Ungkap Potensi Bertentangan Hukum Islam
Rabu, 07 Januari 2026 - 08:12 WIB
Namun, MUI menilai pemidanaan terhadap nikah siri tidak tepat. "Karena peristiwa nikah siri tidak serta merta karena keinginan untuk menyembunyikan. Kondisi faktual di masyarakat, ada orang yang nikah siri karena persoalan akses dokumen administrasi," ujarnya.
Dia menegaskan perkawinan adalah peristiwa keperdataan sehingga solusinya keperdataan, bukan pemidanaan. "Memidanakan sesuatu yang pada hakikatnya urusan perdata, maka perlu diluruskan dan diperbaiki. Tapi, secara umum MUI mengapresiasi diundangkannya KUHP baru menggantikan KUHP warisan kolonial," katanya.
Menurut Ni'am, implementasi KUHP baru harus diawasi agar mendatangkan kemanfaatan bagi umat. Hal itu ditujukan juga untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta ketertiban umum.
"Memberikan perlindungan kepada masyarakat di dalam menjalankan aktivitasnya dan perlindungan umat beragama di dalam menjalankan agama dan juga keyakinannya sesuai dengan ajaran agama masing-masing serta menjamin kemaslahatan bagi masyarakat luas," ungkapnya.
Dia menegaskan perkawinan adalah peristiwa keperdataan sehingga solusinya keperdataan, bukan pemidanaan. "Memidanakan sesuatu yang pada hakikatnya urusan perdata, maka perlu diluruskan dan diperbaiki. Tapi, secara umum MUI mengapresiasi diundangkannya KUHP baru menggantikan KUHP warisan kolonial," katanya.
Menurut Ni'am, implementasi KUHP baru harus diawasi agar mendatangkan kemanfaatan bagi umat. Hal itu ditujukan juga untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta ketertiban umum.
"Memberikan perlindungan kepada masyarakat di dalam menjalankan aktivitasnya dan perlindungan umat beragama di dalam menjalankan agama dan juga keyakinannya sesuai dengan ajaran agama masing-masing serta menjamin kemaslahatan bagi masyarakat luas," ungkapnya.
(jon)
Lihat Juga :