Alih Fungsi Dapur MBG Buktikan Negara Hadir Cepat saat Bencana
Kamis, 11 Desember 2025 - 14:21 WIB
“Dana MBG dan dana bencana sudah memiliki pos anggaran masing-masing. Keduanya berjalan berdampingan dan tidak saling mengganggu. Justru keduanya saling menguatkan agar sasaran pemenuhan makanan untuk anak sekolah maupun korban bencana bisa tercapai dengan baik,” ujarnya.
Baca juga: Tinjau Posko Pengungsian di Aceh Tamiang, Kapolri Salurkan Bantuan ke Korban Bencana
Ia menegaskan tidak sependapat dengan pandangan yang mengusulkan agar anggaran MBG dialihkan untuk penanganan bencana. Menurutnya, pengalihan anggaran justru dapat mengganggu perencanaan jangka panjang program MBG yang telah dirancang agar berkelanjutan.
“Pemerintah tentu sudah mengatur secara teknis alur penggunaan anggaran. Selama prosesnya sesuai prosedur, tidak ada konsekuensi hukum, tidak ada potensi audit bermasalah, dan tidak ada ruang penyalahgunaan. Yang penting, pelaksanaannya berjalan lancar dan korban bencana terpenuhi kebutuhannya,” tegasnya.
Trubus menyoroti bahwa penanganan bencana tidak semata-mata urusan penyediaan makanan. Masalah rekonstruksi, kerusakan infrastruktur, gangguan sosial-ekonomi, hingga trauma psikologis korban membutuhkan gotong royong dan pembagian tugas yang jelas.
“Ada ribuan warga yang kehilangan keluarga dan harta benda. Situasi tersebut menimbulkan beban sosial yang besar. Maka kementerian dan lembaga harus bersatu dan bekerja dalam kerangka penanganan lintas sektor,” katanya.
Pada tahap distribusi pangan, ia menilai Badan Gizi Nasional tidak mungkin bekerja sendiri. Akses menuju wilayah bencana sering terputus, infrastruktur rusak, logistik terganggu, dan pasokan bahan makanan di lokasi sulit diperoleh.
Baca juga: Tinjau Posko Pengungsian di Aceh Tamiang, Kapolri Salurkan Bantuan ke Korban Bencana
Ia menegaskan tidak sependapat dengan pandangan yang mengusulkan agar anggaran MBG dialihkan untuk penanganan bencana. Menurutnya, pengalihan anggaran justru dapat mengganggu perencanaan jangka panjang program MBG yang telah dirancang agar berkelanjutan.
“Pemerintah tentu sudah mengatur secara teknis alur penggunaan anggaran. Selama prosesnya sesuai prosedur, tidak ada konsekuensi hukum, tidak ada potensi audit bermasalah, dan tidak ada ruang penyalahgunaan. Yang penting, pelaksanaannya berjalan lancar dan korban bencana terpenuhi kebutuhannya,” tegasnya.
Trubus menyoroti bahwa penanganan bencana tidak semata-mata urusan penyediaan makanan. Masalah rekonstruksi, kerusakan infrastruktur, gangguan sosial-ekonomi, hingga trauma psikologis korban membutuhkan gotong royong dan pembagian tugas yang jelas.
“Ada ribuan warga yang kehilangan keluarga dan harta benda. Situasi tersebut menimbulkan beban sosial yang besar. Maka kementerian dan lembaga harus bersatu dan bekerja dalam kerangka penanganan lintas sektor,” katanya.
Pada tahap distribusi pangan, ia menilai Badan Gizi Nasional tidak mungkin bekerja sendiri. Akses menuju wilayah bencana sering terputus, infrastruktur rusak, logistik terganggu, dan pasokan bahan makanan di lokasi sulit diperoleh.
Lihat Juga :