DPR Dukung BGN Tutup Permanen SPPG yang Akibatkan Keracunan MBG
Senin, 10 November 2025 - 22:03 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengapresiasi BGN yang secara tegas mengumumkan akan menutup permanen dapur SPPG yang terbukti melakukan kelalaian hingga menyebabkan keracunan Program MBG. Foto: Dok Sindonews
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengapresiasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang secara tegas mengumumkan akan menutup permanen dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur ditutup jika terbukti melakukan kelalaian hingga menyebabkan kejadian luar biasa (KLB) keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) .
"Saya mengapresiasi kebijakan baru yang diumumkan BGN bahwa SPPG yang terbukti menyebabkan KLB keracunan dalam pelaksanaan Program MBG akan ditutup secara permanen," ujar Charles, Senin (10/11/2025).
Baca juga: BGN Sebut 40 SPPG Ditutup Sementara usai Ramai Insiden Keracunan MBG
Menurut Charles, kebijakan ini menggambarkan adanya political will dari pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak-anak. "Saya mendukung sepenuhnya langkah BGN untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang lalai," tegasnya.
Dia memahami pemerintah saat ini tengah melakukan pembenahan terhadap tata kelola program MBG antara lain menerbitkan petunjuk teknis (juknis) baru yang lebih ketat, termasuk kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG.
Namun, pimpinan Komisi DPR yang membidangi kesehatan itu menegaskan pemerintah tidak boleh menutup mata bahwa peristiwa keracunan MBG masih sering terjadi di berbagai daerah. "Ini adalah alarm serius yang tidak bisa diabaikan," kata Legislator dari Dapil DKI Jakarta III itu.
"Saya mengapresiasi kebijakan baru yang diumumkan BGN bahwa SPPG yang terbukti menyebabkan KLB keracunan dalam pelaksanaan Program MBG akan ditutup secara permanen," ujar Charles, Senin (10/11/2025).
Baca juga: BGN Sebut 40 SPPG Ditutup Sementara usai Ramai Insiden Keracunan MBG
Menurut Charles, kebijakan ini menggambarkan adanya political will dari pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak-anak. "Saya mendukung sepenuhnya langkah BGN untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang lalai," tegasnya.
Dia memahami pemerintah saat ini tengah melakukan pembenahan terhadap tata kelola program MBG antara lain menerbitkan petunjuk teknis (juknis) baru yang lebih ketat, termasuk kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG.
Namun, pimpinan Komisi DPR yang membidangi kesehatan itu menegaskan pemerintah tidak boleh menutup mata bahwa peristiwa keracunan MBG masih sering terjadi di berbagai daerah. "Ini adalah alarm serius yang tidak bisa diabaikan," kata Legislator dari Dapil DKI Jakarta III itu.
Lihat Juga :