Serbuan Barang China, Pemerintah Diminta Perkuat UMKM dan Industri Lokal

Dalam seminar yang digagas Paramadina Asia Pacific Institute (PAPI) bersama FSI dan Ikatan Pemuda Tionghoa (IPTI) itu, sejumlah pembicara turut hadir yakni Mohammad Dian Revindo, ekonom yang menjadi Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha LPEM FEB Universitas Indonesia dan dosen Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan UI; Yen Yen Kuswati, Wakil Ketua Komite Tetap Konektivitas Sosial Budaya Bidang Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin); serta Laode Ikrar Hastomi, perwakila dari Kementerian Perindustrian.

Mohammad Dian Revindo menjelaskan mengapa barang-barang China menjadi sangat murah. Dia menyoroti beberapa strategi untuk menekan biaya produksi melalui taktik pelemahan mata uang mereka.

“Tiongkok menahan apresiasi (peningkatan harga) RMB (renminbi atau yuan) melalui intervensi pasar dan akumulasi devisa besar, menjaga harga ekspor tetap rendah dan daya saing global tinggi,” kata Revindo.

China juga menekan tenaga kerja melalui kebijakan propekerja dan lemahnya serikat buruh. “Ini aneh, karena di negara sosialis tetapi serikat buruh justru lemah,” ucapnya.

Menurut dia, Belt and Road Initiatif berperan sangat penting bagi China untuk menjaga harga barangnya murah, karena melalui proyek ini negara ini memperluas pasar dan menyalurkan kelebihan produksi industri ekspor.

Revindo juga menyoroti aksi dumping yang dilakukan China. “Mereka menerapkan praktik dumping dengan menetapkan harga rendah pada produk garmen, frit, lisin, dan kaca sehingga produk impor menjadi lebih diminati konsumen Indonesia,” ujarnya.

Ekonom UI itu juga menjelaskan tantangan yang dihadapi Indonesia akibat banjir barang China yaitu tekanan pada industri lokal dan disrupsi tenaga kerja (PHK), ketergantungan impor, dan dominasi perdagangan elektronik (E-Commerce) asing di Indonesia. Dia menyoroti peningkatan impor ilegal asal China yang berpotensi mengganggu perekonomian Indonesia.