Diplomasi Maritim Jadi Pilar Baru Indonesia di Indo-Pasifik Era Presiden Prabowo

Capt. Hakeng mengungkapkan potensi ekonomi kelautan Indonesia mencapai USD1,338 triliun per tahun dengan kemampuan menyerap 45 juta tenaga kerja di sektor perikanan, energi laut, pariwisata bahari, bioteknologi, hingga galangan kapal dan logistik. Namun, di tengah peluang besar itu, muncul pula tantangan serius seperti eksploitasi sumber daya laut, ketegangan di jalur pelayaran internasional, hingga dampak perubahan iklim.

“Kapasitas diplomasi maritim kita kini diuji, apakah mampu melampaui retorika dan menjadi kekuatan penyeimbang di tengah pergolakan dunia,” ujarnya.

Baca juga: Setahun Kabinet Merah Putih, Diplomasi Prabowo Angkat Martabat Indonesia di Kancah Global

Capt. Hakeng menilai dinamika global, seperti konflik Rusia–Ukraina dan ketegangan di Laut Cina Selatan, harus dibaca sebagai sinyal penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran diplomasi maritimnya. “Kenaikan harga minyak, premi asuransi kapal, hingga lonjakan tarif logistik internasional memperlihatkan bahwa keamanan laut bukan hanya urusan militer, tapi juga ekonomi strategis,” jelasnya.

Menurut Capt. Hakeng, posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik kini semakin krusial. Pemerintah disebut telah mengambil langkah tepat dengan memperkuat kerja sama keamanan maritim melalui ASEAN dan Indian Ocean Rim Association (IORA), serta modernisasi besar-besaran di tubuh TNI AL dan Bakamla yang kini memiliki sistem patroli laut terpadu, radar maritim berteknologi tinggi, serta penambahan kapal perang dan korvet hasil produksi dalam negeri.

“Langkah pembangunan sektor pertahanan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dalam memperkuat kemandirian industri pertahanan, termasuk pengadaan korvet Merah Putih, kapal cepat rudal, dan modernisasi sistem pengawasan laut, menjadi bukti bahwa diplomasi maritim kita didukung oleh daya tangkal yang nyata,” paparnya.