Pemerintah Diminta Hati-hati Dalam Menentukan Arah Kebijakan Energi
Rabu, 22 Oktober 2025 - 20:29 WIB
Lebih lanjut, BPDPKS didorong untuk memperluas perannya, tidak hanya menyalurkan subsidi biodiesel, tetapi juga memperkuat program replanting, peningkatan produktivitas kebun rakyat, serta pendanaan riset dan stabilisasi harga minyak goreng. “Petani yang akan paling dirugikan apabila kebijakan B50 tidak dipertimbangkan dengan masak,” ungkapnya.
Baca juga: PP Nomor 45/2025 Terbit, Ketua Aspekpir: Petani Sawit Bisa Bangkrut
Peningkatan produksi CPO harus menjadi prioritas nasional, termasuk evaluasi terhadap regulasi yang menghambat peremajaan sawit rakyat. Dengan demikian, keseimbangan antara kebutuhan energi, ketahanan pangan, ekspor, dan stabilitas fiskal dapat terjaga secara berkelanjutan.
Guru Besar IPB University Bayu Krisnamurthi menyebut investasi di sektor kelapa sawit tengah mengalami stagnasi, sejalan dengan stagnannya produksi nasional. Para pelaku usaha memilih bersikap hati-hati sambil menunggu kejelasan arah kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan regulasi lahan dan perkebunan.
Padahal, proses investasi di sektor ini membutuhkan waktu panjang, sekitar 12 hingga 18 bulan sejak kebijakan diterbitkan hingga hasil mulai terlihat. Ketidakpastian ini membuat geliat investasi baru tertahan dan berdampak pada perlambatan ekspansi industri sawit nasional. Kondisi stagnasi ini juga berimbas pada daya saing sawit Indonesia di pasar global.
Baca juga: PP Nomor 45/2025 Terbit, Ketua Aspekpir: Petani Sawit Bisa Bangkrut
Peningkatan produksi CPO harus menjadi prioritas nasional, termasuk evaluasi terhadap regulasi yang menghambat peremajaan sawit rakyat. Dengan demikian, keseimbangan antara kebutuhan energi, ketahanan pangan, ekspor, dan stabilitas fiskal dapat terjaga secara berkelanjutan.
Guru Besar IPB University Bayu Krisnamurthi menyebut investasi di sektor kelapa sawit tengah mengalami stagnasi, sejalan dengan stagnannya produksi nasional. Para pelaku usaha memilih bersikap hati-hati sambil menunggu kejelasan arah kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan regulasi lahan dan perkebunan.
Padahal, proses investasi di sektor ini membutuhkan waktu panjang, sekitar 12 hingga 18 bulan sejak kebijakan diterbitkan hingga hasil mulai terlihat. Ketidakpastian ini membuat geliat investasi baru tertahan dan berdampak pada perlambatan ekspansi industri sawit nasional. Kondisi stagnasi ini juga berimbas pada daya saing sawit Indonesia di pasar global.
(cip)
Lihat Juga :