Pemerintah Diminta Hati-hati Dalam Menentukan Arah Kebijakan Energi

JAKARTA - Pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan energi berbasis sawit. Kebijakan pencampuran bahan bakar nabati hingga 50% berpotensi menimbulkan sejumlah dampak, mulai dari terganggunya produksi, penurunan ekspor, hingga melemahkan kesejahteraan petani sawit.

Peneliti Pranata UI Surjadi mengatakan kenaikan kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) untuk memenuhi B50 dinilai belum seimbang dengan kapasitas produksi nasional saat ini. Hasil kajian Pusat Penelitian Pranata Pembangunan, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia (Pranata UI) menunjukkan tingkat blending optimal CPO ke dalam biodiesel seharusnya berada di kisaran 37,8%, atau setara dengan program B40.

Angka ini dianggap paling ideal untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi domestik, ekspor, dan stabilitas harga pangan. Implementasi B50 tanpa perhitungan matang dikhawatirkan justru menekan pasokan minyak goreng di dalam negeri serta mempersempit ruang ekspor CPO yang selama ini menjadi sumber devisa penting. “Pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan energi berbasis sawit,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).

Baca juga: Petani Sawit Peringatkan Kenaikan Biodiesel B50 Bakal Menekan Harga Tandan Buah Segar

Surjadi menekankan pentingnya menjaga ketahanan energi sekaligus memastikan stabilitas harga minyak goreng, Tandan Buah Segar (TBS), serta keberlanjutan fiskal Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Surjadi mengingatkan agar pemerintah tidak menaikkan pungutan ekspor karena kebijakan itu bisa menekan harga TBS di tingkat petani, terutama petani swadaya yang berisiko mengalami penurunan kesejahteraan akibat kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, BPDPKS didorong untuk memperluas perannya, tidak hanya menyalurkan subsidi biodiesel, tetapi juga memperkuat program replanting, peningkatan produktivitas kebun rakyat, serta pendanaan riset dan stabilisasi harga minyak goreng. “Petani yang akan paling dirugikan apabila kebijakan B50 tidak dipertimbangkan dengan masak,” ungkapnya.

Baca juga: PP Nomor 45/2025 Terbit, Ketua Aspekpir: Petani Sawit Bisa Bangkrut

Peningkatan produksi CPO harus menjadi prioritas nasional, termasuk evaluasi terhadap regulasi yang menghambat peremajaan sawit rakyat. Dengan demikian, keseimbangan antara kebutuhan energi, ketahanan pangan, ekspor, dan stabilitas fiskal dapat terjaga secara berkelanjutan.



Guru Besar IPB University Bayu Krisnamurthi menyebut investasi di sektor kelapa sawit tengah mengalami stagnasi, sejalan dengan stagnannya produksi nasional. Para pelaku usaha memilih bersikap hati-hati sambil menunggu kejelasan arah kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan regulasi lahan dan perkebunan.

Padahal, proses investasi di sektor ini membutuhkan waktu panjang, sekitar 12 hingga 18 bulan sejak kebijakan diterbitkan hingga hasil mulai terlihat. Ketidakpastian ini membuat geliat investasi baru tertahan dan berdampak pada perlambatan ekspansi industri sawit nasional. Kondisi stagnasi ini juga berimbas pada daya saing sawit Indonesia di pasar global.