Masyarakat Minta Presiden hingga KPK Terus Awasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Rabu, 01 Oktober 2025 - 10:52 WIB
Menurut dia, dugaan penyelewengan dalam proses penyelenggaraan jelas berpotensi merugikan calon jemaah haji Indonesia. Karena itu, pihaknya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bisa mengusut jika ada praktik yang menyimpang dalam pelaksanaan haji dan umrah.

Kemudian, Ali mendorong DPR memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan evaluasi internal di tubuh kementerian. "Kedua, KPK segera mengusut tuntas masalah yang telah dilaporkan terkait pelaksanaan haji," ucapnya.

Dia menambahkan penyelewengan di sektor haji dapat merugikan calon jemaah yang seharusnya mendapat pelayanan terbaik.

Presiden Prabowo juga diminta menaruh perhatian khusus pada perbaikan sistem pengelolaan haji. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
(jon)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!