Putu Supadma: Dari Resolusi ke Aksi, Indonesia Butuh UU Permuseuman

Penyusunan naskah akademik, konsultasi publik, hingga harmonisasi regulasi telah dilakukan secara kolaboratif oleh lintas pihak, baik eksekutif maupun legislatif. “Hari ini kita berdiskusi bersama Bapak Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan. Bapak Direktur Sejarah dan Permuseuman Agus Mulyana, perwakilan DPR RI, pakar kebijakan publik, akademisi, arkeologi, komunitas, dan praktisi permuseuman,” ucapnya.

“Dengan hadirnya Kementerian Kebudayaan yang mandiri, ini menjadi momentum terbaik untuk memperkuat komitmen politik dan anggaran bagi kemajuan kebudayaan nasional. Terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Bapak Fadli Zon atas perhatian besar terhadap sektor ini,” tambahnya.

Sebagai tokoh budaya Bali, Putu juga menyoroti urgensi redefinisi konsep museum dalam kancah internasional. Ia berharap Indonesia lebih aktif di forum International Council of Museums (ICOM), terutama dalam memperjuangkan agar diksi repatriasi artefak dimasukkan ke dalam definisi resmi museum global.

“Indonesia berpotensi menerima puluhan ribu artefak dari Belanda dan negara-negara lain. Tanpa kerangka hukum dan infrastruktur museum yang memadai, kita akan menghadapi tantangan besar. Lihat Mesir yang membangun Grand Egyptian Museum sebagai pusat peradaban. Indonesia bisa dan harus punya hal serupa,” tuturnya.

Sebagai bentuk cetak biru penguatan permuseuman nasional, Putu mendorong implementasi Sapta Karsa Permuseuman Indonesia, yang mencakup:

1. Pengesahan UU Permuseuman.

2. Pembentukan Badan Permuseuman Indonesia.