Marak Kasus Keracunan MBG, Ada Sabotase?
Jum'at, 26 September 2025 - 07:18 WIB
HNW mendorong BGN untuk segera mengevalusi secara menyeluruh pelaksanaan MBG. Hal ini ditujukan untuk memastikan masa depan generasi Z maupun Alpha yang merupakan generasi penerus bangsa.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengungkapkan masih banyaknya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum punya sertifikat higienis. Qodari membeberkan total ada 8.583 dapur MBG berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 22 September 2025.
Baca juga: Marak Kasus Keracunan MBG, Qodari: Pemerintah Tidak Buta dan Tuli
Dari data tersebut, hanya 34 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Qodari mengatakan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengantongi SLHS dari Kemenkes.
“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu gak bisa berdiri sendiri, terlibat juga K/L yang lain,” kata Qodari dikutip Kamis (25/9/2025).
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA Toto Izul Fatah menilai program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menelan korban keracunan lebih dari 5.000 siswa harusnya masuk dalam kategori gawat darurat. Menurut dia, solusinya adalah perlu ada evaluasi total dan reformasi besar-besaran terhadap para penyelenggaranya.
“Kasus keracunan massal ini jangan dianggap sepele. Harus ada respon cepat, tegas dan keras terhadap para penyelenggara MBG,” ujar Toto Izul Fatah di Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Dia menambahkan, jika tidak, akan berefek psikologis kepada para orang tua yang sekarang mulai khawatir kepada anak-anaknya untuk makan bergizi gratis ini. Di beberapa daerah, kata dia, banyak ibu-ibu yang meragukan keamanan dan kelayakan makanan tersebut untuk dikonsumsi putra putrinya di sekolah.
Dikatakannya, mungkin lebih dari 70% dapur MBG dibangun asal ada, tanpa mempertimbangkan kualitas keamanan dan kelayakan. Toto mengutip data yang diungkap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari.
Ada sekitar 8.549 dapur tak miliki Sertifikat Laik Higien dan Sanitasi (SLHS) yang harus dimiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah itu hanya 34 SPPG yang memiliki SLHS hingga 22 September 2025.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengungkapkan masih banyaknya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum punya sertifikat higienis. Qodari membeberkan total ada 8.583 dapur MBG berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 22 September 2025.
Baca juga: Marak Kasus Keracunan MBG, Qodari: Pemerintah Tidak Buta dan Tuli
Dari data tersebut, hanya 34 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Qodari mengatakan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengantongi SLHS dari Kemenkes.
“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu gak bisa berdiri sendiri, terlibat juga K/L yang lain,” kata Qodari dikutip Kamis (25/9/2025).
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA Toto Izul Fatah menilai program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menelan korban keracunan lebih dari 5.000 siswa harusnya masuk dalam kategori gawat darurat. Menurut dia, solusinya adalah perlu ada evaluasi total dan reformasi besar-besaran terhadap para penyelenggaranya.
“Kasus keracunan massal ini jangan dianggap sepele. Harus ada respon cepat, tegas dan keras terhadap para penyelenggara MBG,” ujar Toto Izul Fatah di Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Dia menambahkan, jika tidak, akan berefek psikologis kepada para orang tua yang sekarang mulai khawatir kepada anak-anaknya untuk makan bergizi gratis ini. Di beberapa daerah, kata dia, banyak ibu-ibu yang meragukan keamanan dan kelayakan makanan tersebut untuk dikonsumsi putra putrinya di sekolah.
Dikatakannya, mungkin lebih dari 70% dapur MBG dibangun asal ada, tanpa mempertimbangkan kualitas keamanan dan kelayakan. Toto mengutip data yang diungkap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari.
Ada sekitar 8.549 dapur tak miliki Sertifikat Laik Higien dan Sanitasi (SLHS) yang harus dimiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah itu hanya 34 SPPG yang memiliki SLHS hingga 22 September 2025.
Lihat Juga :