Fungsi Hukum di Era Globalisasi Ekonomi

Pengalaman di negara AS, Inggris, Perancis dan Belanda menunjukkan bahwa kebijakan penegakan hukum lebih mengutamakan prinsip efisiensi, keseimbangan dan kemanfaatan. Hal itu dibandingkan dengan prinsip efektivitas pelaksanaan hukuman dan efek penjeraan terhadap pelsku kejahatan termasuk korupsi dan kejahatan serius lainnya sehingga telah diperoleh kemanfaatan maksimal bagi baik kepentingan negara dan masyarakat.

Sebagai contoh terakhir di KUHP Belanda tahun 1996 telah diatur ketentuan di mana seorang tersangka berhak mengajukan keberatan kepada penuntut untuk tidak melakukan penuntutan. Kondisi itu disebabkan telah terjadinya perdamaian dengan korban. Di AS, pemerintah AS melalui Kejaksaan Agung telah melakukan proses hukum kejahatan korupsi dengan metode Penundaan Penuntutan (Deferred Prosecution Agreement) atau DPA.

Dengan metode tersebut, pelaku korporasi yang di mana direksi mengakui kesalahannya, diwajibkan membayar denda penalti kepada negara dan terhadap direksi yang dilindungi oleh Kejaksaan dari penuntutan penegak hukum negara asing.

Praktik DPA telah dilaksanakan dalam perkara suap Direksi PT Boeing terhadap terdakwa ES direktur PT Garuda Indonesia. Sehingga direksi Boeing tidak dapat dituntut oleh KPK. Dua contoh kasus di atas membuktikan bahwa negara maju tampak telah tidak konsisten menerapkan ketentuan UNCAC 2003 ysng telsh diakui negaranya dan juga telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 tahun 2006. Sedangkan di dalam UNCAC telah ditentukan kewajiban (Obligations) negara-negara pihak memberikan bantuan Kerja sama dalam penegakannya.

Pertanyaan kunci dari uraian fakta di atas, apakah penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi di Indonesia akan tetap bertahan pada posisi kebijakan lama pendekatan positivisme dengan prinsip efektivitas dan penjeraan, atau akan mempertimbangkan pendekatan efisiensi dan kemanfaatan?