DPR Nilai Percepatan Program Rumah Subsidi Tepat, tapi Perlu Hati-hati
Selasa, 16 September 2025 - 15:27 WIB
Baca juga: 100 Warga Bandung Semringah Terima Kunci Rumah Bersubsidi
Kendati demikian Huda mengingatkan sejumlah masalah klasik dalam penyediaan rumah subsidi masih menjadi tantangan. Di antaranya minimnya sisi permintaan, adanya subsidi yang tidak tepat sasaran, potensi penyalahgunaan program oleh pengembang besar, hingga rendahnya mutu kualitas bangunan rumah subsidi.
“Selain itu perlu diperhatikan fenomena rumah kosong karena jauhnya lokasi pembangunan rumah subsidi dari pusat-pusat ekonomi di mana pembeli enggan untuk menempati,” urainya.
Politikus PKB ini berharap Kementerian PKP terus menyempurnakan realiasi pembangunan rumah subsidi ini. Di antaranya melalui singkronisasi data data BPS, Dukcapil, BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan rumah subsidi benar-benar jatuh pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu perlu dilakukan penguatan developer lokal agar pengembang kecil-menengah mendapatkan porsi setara untuk menyerap KUR untuk sektor Perumahan.
“Kementerian PKP juga perlu membentuk tim independen untuk mengevaluasi kualitas bangunan dan kepatuhan developer terhadap standar rumah layak huni secara berkala,” katanya.
Kendati demikian Huda mengingatkan sejumlah masalah klasik dalam penyediaan rumah subsidi masih menjadi tantangan. Di antaranya minimnya sisi permintaan, adanya subsidi yang tidak tepat sasaran, potensi penyalahgunaan program oleh pengembang besar, hingga rendahnya mutu kualitas bangunan rumah subsidi.
“Selain itu perlu diperhatikan fenomena rumah kosong karena jauhnya lokasi pembangunan rumah subsidi dari pusat-pusat ekonomi di mana pembeli enggan untuk menempati,” urainya.
Politikus PKB ini berharap Kementerian PKP terus menyempurnakan realiasi pembangunan rumah subsidi ini. Di antaranya melalui singkronisasi data data BPS, Dukcapil, BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan rumah subsidi benar-benar jatuh pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu perlu dilakukan penguatan developer lokal agar pengembang kecil-menengah mendapatkan porsi setara untuk menyerap KUR untuk sektor Perumahan.
“Kementerian PKP juga perlu membentuk tim independen untuk mengevaluasi kualitas bangunan dan kepatuhan developer terhadap standar rumah layak huni secara berkala,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :