KPU Tidak Bakal Buka Dokumen Persyaratan Peserta Pilpres Termasuk Ijazah
Senin, 15 September 2025 - 14:18 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut akan merahasiakan dokumen persyaratan peserta Pemilihan Presiden (Pilpres). Foto/Dok SindoNews
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut akan merahasiakan dokumen persyaratan peserta Pemilihan Presiden (Pilpres). Hal tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik Yang Dikecualikan KPU.
Bedasarkan salinan yang diterima iNews Media Group, ada 14 pejabat KPU yang telah menandatangani keputusan tersebut. Dalam Keputusan KPU 731 Tahun 2025 itu terdapat 16 dokumen persyaratan peserta pilpres yang dirahasiakan, salah satunya fotokopi ijazah Capres-cawapres atau surat tanda tamat belajar.
Namun, 16 dokumen tersebut bisa saja diumumkan ke publik asalkan pihak atau peserta pilpres bersedia memberikan persetujuan secara tertulis, atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyampaikan, dalam menetapkan aturan baru ini pihaknya telah melakukan proses uji konsekuensi. Keputusan ini juga sejalan dengan aturan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Baca Juga: Gibran Tunjuk 3 Pengacara Hadapi Sidang Gugatan Ijazah
"Dalam menetapkan informasi sebagaimana dalam Keputusan KPU 731/2025, KPU telah melakukan uji konsekuensi sebagaimana yang dimuat dalam lampiran keputusan tersebut. Sebagaimana juga yang diperintahkan dalam Pasal 19 UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Afifuddin dalan keterangannya, Senin (15/9/2025).
Pria yang akrab disapa Afif ini menambahkan bahwa Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 merupakan keputusan yang mengacu pada Pasal 27 ayat (1) PKPU 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/kota sebagaimana yang telah diubah menjadi PKPU 11 tahun 2024.
Dalam Keputusan Nomor 731 Tahun 2025, terdapat 16 dokumen persyaratan peserta pilpres yang dikecualikan untuk dibuka ke publik. Meski begitu, seluruh dokumen ini bisa saja dibuka ke publik asalkan Capres/Cawapres bersedia memberikan persetujuan secara tertulis.
"Berdasarkan Keputusan KPU 731/2025 tersebut telah menetapkan beberapa informasi dokumen persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden (Diktum kedua) telah dikecualikan dalam jangka waktu 5 tahun kecuali pihak yang rahasianya diungkapkan memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik (diktum ketiga)," lanjut Afif.
Bedasarkan salinan yang diterima iNews Media Group, ada 14 pejabat KPU yang telah menandatangani keputusan tersebut. Dalam Keputusan KPU 731 Tahun 2025 itu terdapat 16 dokumen persyaratan peserta pilpres yang dirahasiakan, salah satunya fotokopi ijazah Capres-cawapres atau surat tanda tamat belajar.
Namun, 16 dokumen tersebut bisa saja diumumkan ke publik asalkan pihak atau peserta pilpres bersedia memberikan persetujuan secara tertulis, atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyampaikan, dalam menetapkan aturan baru ini pihaknya telah melakukan proses uji konsekuensi. Keputusan ini juga sejalan dengan aturan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Baca Juga: Gibran Tunjuk 3 Pengacara Hadapi Sidang Gugatan Ijazah
"Dalam menetapkan informasi sebagaimana dalam Keputusan KPU 731/2025, KPU telah melakukan uji konsekuensi sebagaimana yang dimuat dalam lampiran keputusan tersebut. Sebagaimana juga yang diperintahkan dalam Pasal 19 UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Afifuddin dalan keterangannya, Senin (15/9/2025).
Pria yang akrab disapa Afif ini menambahkan bahwa Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 merupakan keputusan yang mengacu pada Pasal 27 ayat (1) PKPU 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/kota sebagaimana yang telah diubah menjadi PKPU 11 tahun 2024.
Dalam Keputusan Nomor 731 Tahun 2025, terdapat 16 dokumen persyaratan peserta pilpres yang dikecualikan untuk dibuka ke publik. Meski begitu, seluruh dokumen ini bisa saja dibuka ke publik asalkan Capres/Cawapres bersedia memberikan persetujuan secara tertulis.
"Berdasarkan Keputusan KPU 731/2025 tersebut telah menetapkan beberapa informasi dokumen persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden (Diktum kedua) telah dikecualikan dalam jangka waktu 5 tahun kecuali pihak yang rahasianya diungkapkan memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik (diktum ketiga)," lanjut Afif.
Lihat Juga :